Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam acara Minerba Convex 2026 di Jakarta, Senin, 2 November 2026 (Youtube/Kementerian ESDM)
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia, memberi arahan khusus pada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Tri Winarno untuk menghentikan pengiriman sumber daya alam (SDA) Indonesia yang harus transit melalui negara tertentu sebelum sampai ke negara tujuan ekspor.
Bahlil menegaskan, komoditas sumber daya alam Indonesia harus dikirim langsung dari dalam negeri ke negara pembeli tanpa melalui negara perantara yang hanya menjadi tempat persinggahan.
“Terakhir saja Pak Dirjen, saya perintahkan lewat forum ini jangan lagi ada pengiriman sumber daya alam kita kalau kita ekspor ya lewat transit negara tertentu. Ya saya nggak mau, nggak boleh lagi,”
tegas Bahlil dalam acara Minerba Convex 2026 di Jakarta, Senin, 2 November 2026.
Harus Langsung ke Tujuan
Armada kapal milik Pertamina International Shipping. (Sumber: Dok. PIS)
Dia mencontohkan pengiriman komoditas Indonesia ke China yang seharusnya dilakukan langsung dari Jakarta ke negara tujuan, bukan melalui negara lain hanya untuk mendapatkan stempel ekspor.
Iklan
“Kalau kita mau kirim barang ke China ya dari Jakarta langsung China. Tidak boleh dari Jakarta mampir negara ‘yang itu’ ya, hanya setempel baru dia bilang ini ekspor by negara dia. Dari mana barang kau. Langsung aja, langsung aja,”
ujarnya.
Menurut Bahlil, praktik tersebut membuat negara lain berpotensi memperoleh keuntungan dari perdagangan komoditas yang sebenarnya berasal dari Indonesia. Karena itu, dia meminta agar pola pengiriman melalui negara perantara tidak lagi dilakukan.
“Sudah lama barang ini tertinggal begini terus. Saya nggak bisa diolah-olah oleh mereka ini, nggak bisa. Tidak bisa,”
ucapnya.
Gas LNG Langsung ke Jepang dan Korsel
Kapal LNG. (Sumber: Unsplash/Karel Mistrík)
Bahlil juga menyinggung pengiriman gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) ke sejumlah negara tujuan, seperti Jepang dan Korea Selatan. Menurut dia, pengiriman LNG seharusnya dapat dilakukan langsung dari Indonesia tanpa harus melalui negara lain.
“Saya juga sudah merintahkan Dirjen Migas sama Kepala SKK Migas kalau kita mau kirim LNG contoh ke Jepang atau ke Korea langsung aja. Kenapa harus pakai negara lain? Mereka yang dapat pajak, mereka yang mempunyai neraca perdagangan. Baru ada bencana sedikit, sudah gopoh-gopoh kaya orang apa aja,”
ungkapnya.
Meski demikian, Bahlil tidak secara gamblang menyebut negara mana saja yang ia maksud selama pidatonya.
Dia menilai, Indonesia seharusnya memperoleh manfaat ekonomi secara langsung dari aktivitas perdagangan sumber daya alamnya sendiri, termasuk penerimaan pajak dan kontribusi terhadap neraca perdagangan.
Bahlil pun meminta seluruh jajaran Kementerian ESDM memastikan pola perdagangan dan pengiriman komoditas tersebut tidak merugikan kepentingan nasional. Menurut dia, kebijakan tersebut berkaitan dengan upaya menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia di tengah dinamika perdagangan global.
“Indonesia ini negara berdaulat, bukan negara yang bisa diatur-atur oleh siapapun. Nggak boleh,”
tegasnya.
Dia menambahkan, kepentingan nasional harus menjadi prioritas dalam pengelolaan dan perdagangan sumber daya alam. Pemerintah, kata dia, tidak boleh hanya mempertimbangkan kepentingan negara lain ketika menyangkut komoditas strategis Indonesia.
“Kedaulatan negara kita itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Itu harga mati,”
