Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Ekonomi Bisnis

Menaker Sebut Pencairan BSU Rp900 Ribu Masih Diproses Kemenkeu

Besaran upah yang menjadi dasar penentuan penerima mengacu pada upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.

1 menit
Sumber di Google
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli. (Sumber: Owrite/Anisa Aulia)
Anisa Aulia

Oleh

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli mengatakan pencairan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp900.000 bagi pekerja masih dalam tahap finalisasi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Yassierli menuturkan, setelah proses finalisasi di Kemenkeu selesai, selanjutnya akan dilakukan validasi dan verifikasi ulang terhadap data calon penerima BSU.

Saat ini kan prosesnya masih di Kementerian Keuangan untuk finalisasi. Nanti datanya pasti kita akan validasi dan verifikasi lagi nanti, dari situ baru kita dapat nanti data finalnya seperti apa,”

kata Yassierli di Kemenko Perekonomian, Jakarta, 9 November 2026.

Syarat Penerima

Ilustrasi masyarakat saat mencairkan dana Bansos
Ilustrasi masyarakat saat mencairkan dana Bansos (Foto: Kemensos)

Adapun pemerintah menetapkan penyaluran BSU sebesar Rp900.000 untuk pekerja. Pekerja yang memenuhi persyaratan akan menerima bantuan sebesar Rp300.000 per bulan untuk periode tiga bulan.

Iklan

Hal itu sudah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026. BSU dibayarkan sekaligus dengan total Rp900.000 dan dijadwalkan disalurkan pada November–Desember 2026 melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia. Pekerja juga tidak perlu mendaftar untuk mendapatkan BSU.

Untuk persyaratan penerima BSU 2026 meliputi warga negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026, serta menerima upah Rp3,5 juta per bulan atau sebesar upah minimum yang berlaku di wilayahnya.

BSU dikecualikan bagi anggota ASN, TNI, dan Polri. Sementara itu, pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU menjadi kelompok yang diprioritaskan.

Besaran Upah

Ilustrasi Rupiah dan Pendapatan. (Sumber: Unsplash/ Defrino Maasy)
Ilustrasi Rupiah dan Pendapatan. (Sumber: Unsplash/ Defrino Maasy)

Besaran upah yang menjadi dasar penentuan penerima mengacu pada upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam data kepesertaan. Upah tersebut terdiri atas gaji pokok dan tunjangan tetap.

Untuk pekerja di daerah yang memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lebih dari Rp3,5 juta, batas upah disesuaikan dengan UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Anisa Aulia adalah jurnalis di OWRITE dengan pengalaman lebih dari 4 tahun di VIVA.co.id dan Liputan6.com. Selama karirinya meliput ekonomi

  • Redaktur

    Dusep Malik

    Seorang senior editor di OWRITE Media, yang fokus pada pemberitaan seputar Bisnis, Ekonomi, Politik dan Peristiwa.