Penggunaan jasa influenceroleh kementerian dan lembaga pemerintah perlu dibedakan antara kepentingan menyampaikan informasi kebijakan kepada masyarakat dan upaya membangun citra positif institusi.
Menurut Ekonom dan Pengamat Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat, belanja komunikasi yang bersumber dari APBN semestinya berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat atas informasi, bukan sekadar membuat pemerintah terlihat berhasil.
“Pemerintah harus membedakan antara membayar agar masyarakat mengetahui hak dan layanan yang tersedia dengan membayar agar pemerintah mendapatkan citra positif. Yang pertama merupakan bagian dari pelayanan publik, sedangkan yang kedua harus dipertanyakan urgensi dan kepentingannya bagi masyarakat,”
kata Achmad pada Owrite, Rabu, 11 November 2026.
Temuan ICW
IPO RANS Entertainment di Bursa Efek Indonesia (sumber: Owrite/Anisa Aulia)
Pernyataan tersebut menjadi relevan setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 9 November 2026 mengungkap pengadaan jasa influencer senilai Rp14,7 miliar oleh dua kementerian.
Iklan
Berdasarkan penelusuran ICW terhadap data pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), terdapat delapan paket pekerjaan yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad.
Menurut Achmad, komunikasi publik memiliki fungsi penting dalam mengurangi kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Melalui komunikasi yang tepat, masyarakat dapat mengetahui prosedur pelayanan, memahami perubahan kebijakan, hingga memanfaatkan fasilitas yang disediakan negara.
Akan tetapi, orientasi komunikasi menjadi bermasalah apabila pesan yang disampaikan lebih banyak menonjolkan pencapaian pemerintah tanpa memberikan informasi yang membantu masyarakat.
“Informasi publik seharusnya membuat masyarakat lebih memahami apa yang menjadi haknya, bagaimana memperoleh layanan, dan apa yang harus dilakukan. Jangan sampai anggaran komunikasi justru lebih banyak digunakan untuk membangun persepsi bahwa pemerintah telah berhasil, sementara kebutuhan informasi masyarakat tidak menjadi perhatian utama,”
ujarnya.
Ia menilai, perbedaan orientasi tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam perencanaan kampanye komunikasi kementerian. Pemerintah juga harus menjelaskan apakah sebuah kegiatan bertujuan memberikan edukasi, meningkatkan pemahaman kebijakan, memperluas akses layanan, atau sekadar mempromosikan aktivitas institusi.
Tekankan Prinsip Netralitas
PT RANS Entertainment Indonesia Tbk (RANS) resmi melangsungkan pencatatan perdana saham atau Initial Public Offering (IPO) di pasar modal Indonesia untuk menghimpun dana senilai Rp429,25 miliar. (Sumber: Antara Foto/ Muhammad Heriyanto/sth)
Achmad menambahkan, komunikasi pemerintah juga harus memperhatikan prinsip netralitas dan kepentingan publik. Anggaran negara tidak semestinya digunakan untuk kepentingan pencitraan personal maupun membangun popularitas pejabat.
“Komunikasi yang dibiayai negara harus berbicara tentang kepentingan masyarakat, bukan tentang seberapa baik seorang pejabat atau institusi ingin dipersepsikan. Kepercayaan publik seharusnya tumbuh dari kualitas pelayanan dan hasil kebijakan, bukan hanya dari intensitas promosi,”
jelasnya.
Karena itu, ia mendorong kementerian dan lembaga memiliki batas yang jelas antara komunikasi pelayanan publik, sosialisasi kebijakan, dan kegiatan promosi institusi.
Dokumen perencanaan komunikasi perlu menjelaskan kepentingan masyarakat yang hendak dilayani, substansi informasi yang disampaikan, serta alasan penggunaan anggaran negara untuk kegiatan tersebut.
Menurutnya, pengawasan terhadap belanja komunikasi juga perlu melihat substansi pesan dan tujuan kegiatan, bukan hanya memastikan konten telah diproduksi sesuai kontrak.
“Jangan sampai negara membiayai komunikasi yang hanya membuat pemerintah terlihat bekerja. Masyarakat membutuhkan bukti bahwa kebijakan benar-benar bekerja dan informasi yang disampaikan membantu mereka memperoleh manfaat dari program pemerintah,”
