Pengadaan jasa influencersenilai Rp14,7 miliar oleh dua kementerian menjadi sorotan dari perspektif efektivitas belanja negara. Pemerintah dinilai perlu membuktikan bahwa penggunaan anggaran tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar meningkatkan eksposur program kementerian.
Ekonom dan Pengamat Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat, menilai belanja komunikasi pemerintah harus ditempatkan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan pelayanan publik. Karena itu, besarnya anggaran yang dikeluarkan harus sebanding dengan manfaat yang diterima masyarakat.
“Persoalannya bukan semata-mata pemerintah menggunakan influencer atau tidak. Yang harus dijawab adalah apakah belanja tersebut benar-benar menyelesaikan persoalan komunikasi publik dan memberikan manfaat yang sepadan bagi masyarakat,”
kata Achmad pada Owrite, Rabu, 11 November 2026.
Sorotan ICW
IPO RANS Entertainment di Bursa Efek Indonesia (sumber: Owrite/Anisa Aulia)
Sorotan ini muncul setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 9 November 2026 mengungkap pengadaan jasa influencer senilai Rp14,7 miliar yang melibatkan dua kementerian.
Iklan
Berdasarkan penelusuran ICW terhadap data pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), terdapat delapan paket pekerjaan yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad.
Lima paket berasal dari lingkungan Kemendikbudristek pada 2024 dengan nilai Rp3,9 miliar. Sementara itu, tiga paket dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada periode 2025 hingga 2026 bernilai hampir Rp10,8 miliar.
Anggaran Promosi Vs Kebutuhan Publik
Menurut Achmad, penggunaan anggaran untuk komunikasi publik pada dasarnya dapat dibenarkan. Pemerintah membutuhkan strategi komunikasi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas, terutama dalam menyampaikan program dan layanan.
Namun, kebutuhan komunikasi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan prioritas belanja negara.
“APBN memiliki keterbatasan. Setiap pengeluaran pemerintah selalu memiliki biaya peluang karena anggaran yang digunakan untuk satu kegiatan tidak lagi tersedia untuk membiayai kebutuhan lainnya,”
jelasnya.
Ia menambahkan, belanja promosi juga perlu dibandingkan dengan alternatif penggunaan anggaran dalam sektor yang sama. Di bidang kebudayaan, misalnya, pemerintah juga memiliki kebutuhan pemeliharaan museum, perawatan koleksi, pengembangan fasilitas, serta perluasan akses pendidikan kebudayaan.
Demikian pula di sektor kelautan dan perikanan. Anggaran pemerintah perlu diarahkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat pesisir, termasuk peningkatan kapasitas produksi, akses informasi, dan kesejahteraan nelayan.
Influencer The Dudas-1 yang digarap RANS Entertainment. (Sumber: IG dudasminusone)
Menurutnya, perbandingan tersebut bukan berarti belanja komunikasi harus selalu dikalahkan oleh belanja fisik. Komunikasi yang efektif juga dapat menghasilkan manfaat ekonomi apabila membantu masyarakat mengakses program pemerintah. Akan tetapi, manfaat tersebut harus dijelaskan melalui tujuan yang konkret dan terukur.
“Jangan sampai pemerintah hanya berhenti pada alasan bahwa komunikasi membutuhkan biaya besar. Harus ada penjelasan mengenai persoalan apa yang ingin diselesaikan, siapa masyarakat yang menjadi sasaran, dan manfaat apa yang diharapkan setelah anggaran dibelanjakan,”
jelasnya.
Achmad menilai, pemerintah perlu memperkuat evaluasi belanja komunikasi sejak tahap perencanaan anggaran. Setiap kementerian seharusnya memiliki analisis kebutuhan yang menjelaskan urgensi kegiatan promosi dan hubungannya dengan target program.
“Ukuran keberhasilan belanja negara bukan sekadar uang sudah terserap atau kegiatan sudah dilaksanakan. Ukurannya adalah apakah tujuan kebijakan tercapai dan masyarakat memperoleh manfaat,”
