PT Rans Entertainment Indonesia Tbk (RANS) merespons, temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait pengadaan jasa influencer oleh Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Temuan ini melibatkan PT Rans Animasi Indonesia (RAI) dan RANS.
Dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), manajemen RANS menegaskan bahwa seluruh kerja sama dengan instansi pemerintah maupun organisasi lainnya dilakukan secara profesional. Kerja sama dilakukan mengikuti prosedur pengadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni melalui Inaproc.id atau ecatalogue.com yang dapat diakses oleh masyarakat umum.
Dalam setiap proses pengadaan, RANS mengikuti persyaratan administratif, teknis, dan komersial yang ditetapkan oleh instansi terkait, sebagai bagian dari komitmen RANS terhadap tata kelola perusahaan yang baik dan praktik bisnis yang transparan serta akuntabel,”
tulis manajemen RANS dikutip Rabu, 11 November 2026.
Klaim Buat Tingkatkan Kunjungan Museum
Adapun terkait kerja sama dengan Kemenbud, manajemen menjelaskan bahwa RANS mempromosikan museum-museum di Indonesia melalui konten menarik dan interaktif. Hal itu untuk meningkatkan kunjungan masyarakat.
Iklan
Sedangkan bersama KKP, RANS memproduksi konten untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya masyarakat Indonesia untuk mengembangkan sumber daya laut dan industri perikanan sebagai tulang punggung perekonomian.
Sementara untuk kerja sama dengan The Dudas-1, RANS mengemas konten edukasi melalui konsep perjalanan dan touring dengan menampilkan budidaya ikan nila di Karawang, pengembangan kampung nelayan serta Salt Industry Centre di Rote Ndao, hingga fasilitas pendukung nelayan (seperti cold storage dan pabrik es) di Cemaga Utara, Natuna.
IPO RANS Entertainment (sumber: Owrite/Anisa Aulia)
Nilai Kerja Sama Capai Rp14,6 Miliar
Manajemen membenarkan, total kerja sama dari dua kementerian tersebut mencapai Rp14,7 miliar atau tepatnya Rp14.696.955.002. Nominal itu terdiri dari campaign kemendikbud sebesar Rp3.900.000.002, dan tiga campaign KKP sebesar Rp10.796.955.000.
Manajemen RANS menyatakan, nilai tersebut mengacu pada commercial rate card yang umumnya digunakan untuk klien RANS lainnya. Dalam hal ini mempertimbangkan ruang lingkup pekerjaan, jenis layanan, jumlah konten yang diproduksi, lokasi penyelenggaraan kegiatan, tingkat kompleksitas pelaksanaan kegiatan, serta deliverables lainnya yang disepakati.
Nilai tersebut bukan semata-mata biaya publikasi di media sosial, melainkan mencakup produksi konten, biaya travel, logistik, kehadiran influencer dalam acara, program off air serta berbagai aktivitas promosi lainnya,”
jelasnya.
Adapun selama periode pelaksanaan, keempat campaign tersebut telah menghasilkan lebih dari 150 output mencakup produksi konten kreatif, kehadiran dalam kegiatan (event attendance), serta berbagai benefit digital. Dari jumlah tersebut lebih dari 120 output berasal dari dari tiga campaign bersama KKP, sedangkan lebih dari 25 output berasal dari campaign promosi museum bersama Kementerian Kebudayaan.
Lebih lanjut, saat seluruh kewajiban RANS diserahkan kepada klien, seluruh campaign tersebut telah mencatat lebih dari 52.6 juta views secara kumulatif di kanal digital.
Capaian ini mencerminkan kemampuan RANS dan anak usahanya dalam menghasilkan berbagai konten yang diminati masyarakat dan mendapatkan views dan perhatian yang tinggi,”
katanya.
Soal Konflik Kepentingan
Foto: Instagram/@raffinagita1717
Di samping itu, terkait isu potensi konflik kepentingan terkait Raffi Ahmad, pemegang saham mayoritas RANS yang juga menjabat Utusan Khusus Presiden (UKP). Manajemen memahami kekhawatiran publik tersebut, namun ditegaskan bahwa RANS sudah berdiri sejak 2018 dan telah berkembang menjadi salah satu creator-based venture paling sukses di Indonesia.
RANS telah berdiri sejak 2018, dan berhasil menjadi salah satu creator-based venture yang paling sukses di Indonesia, terbukti dengan follower-nya yang mencapai lebih dari 140 juta dan telah bekerja sama dengan berbagai mitra baik swasta atau lembaga pemerintah,”
terangnya.
Anak-anak usaha dan Hak Kekayaan Intelektual seperti The Dudas-1 yang diciptakan sejak pertengahan 2024 dan terbukti berhasil jauh sebelum Raffi Ahmad dilantik menjadi UKP di bulan Oktober 2024 dan sebelum RANS mendapatkan penunjukan dari Kemenbud dan KKP.
Manajemen RANS menjelaskan, sebagai ilustrasi the Dudas-1 telah membuat kurang lebih 90 konten sebelum penunjukan dari KKP, atau jauh lebih banyak apabila dibandingkan dengan konten yang diproduksi oleh the Dudas -1 untuk campaign bersama dengan KKP.
