Penggunaan tarif komersial sebagai dasar pembayaran jasa influencer oleh pemerintah perlu disertai pengujian kewajaran harga. Sebab, harga yang lazim diterapkan dalam transaksi perusahaan swasta belum tentu menjadi pilihan paling tepat ketika sumber pembayarannya berasal dari anggaran negara.
Pengamat Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat, mengatakan terdapat perbedaan mendasar antara keputusan pembelian oleh perusahaan swasta dan pemerintah. Perusahaan swasta dapat mempertimbangkan potensi keuntungan bisnis, sedangkan pemerintah harus memastikan setiap pengeluaran menggunakan standar pertanggungjawaban keuangan publik.
“Tarif komersial menunjukkan harga yang bersedia dibayar oleh pasar, tetapi tidak otomatis menunjukkan harga yang paling tepat bagi negara. Pemerintah memiliki kewajiban tambahan untuk menguji apakah harga tersebut sebanding dengan ruang lingkup pekerjaan, kebutuhan, dan standar kewajaran penggunaan APBN,”
kata Achmad pada Owrite, Rabu, 11 November 2026.
Temuan ICW
IPO RANS Entertainment di Bursa Efek Indonesia (sumber: Owrite/Anisa Aulia)
Pernyataan tersebut menanggapi pengadaan jasa influencer senilai Rp14,7 miliar oleh dua kementerian yang diungkap Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 9 November 2026.
Iklan
Menurut Achmad, penjelasan mengenai komponen pekerjaan tersebut penting karena harga jasa influencer tidak selalu hanya mencerminkan popularitas figur publik. Ada biaya produksi, tenaga kerja, penggunaan peralatan, perjalanan, distribusi konten, hingga kebutuhan operasional lainnya.
Namun, seluruh komponen tersebut tetap perlu diperiksa berdasarkan rincian pekerjaan dan bukti pendukungnya.
“Yang perlu dihitung bukan hanya berapa tarif seorang figur publik untuk tampil, tetapi keseluruhan biaya yang membentuk kontrak. Setiap komponen harus memiliki dasar perhitungan yang jelas agar pemerintah dapat mengetahui apa yang sebenarnya dibayar,”
jelasnya.
Ia menilai, pemerintah perlu memiliki pembanding harga yang relevan sebelum menyepakati nilai kontrak. Pembanding tersebut dapat mempertimbangkan jenis pekerjaan, durasi produksi, jumlah keluaran, tingkat kesulitan, kebutuhan sumber daya, serta cakupan hak penggunaan konten.
Menurutnya, membandingkan tarif influencer hanya berdasarkan jumlah pengikut atau popularitas juga berisiko menghasilkan penilaian yang tidak akurat.
Dua figur publik dengan jumlah pengikut serupa belum tentu menawarkan ruang lingkup layanan, kualitas produksi, dan hasil pekerjaan yang sama. Karena itu, pembandingan harus dilakukan terhadap pekerjaan dengan karakteristik yang sebanding.
“Jangan membandingkan harga hanya berdasarkan nama besar atau jumlah pengikut. Pemerintah perlu membandingkan barang dan jasa yang benar-benar setara, termasuk apa saja yang masuk dalam paket pekerjaan dan hak yang diterima setelah pembayaran,”
tekannya.
Pengujian Kewajaran
Ilustrasi Rupiah dan Pendapatan. (Sumber: Unsplash/ Defrino Maasy)
Achmad menambahkan, pengujian kewajaran harga juga harus memperhatikan perbedaan antara kebutuhan sektor publik dan kepentingan komersial.
Dalam transaksi swasta, perusahaan dapat membayar mahal karena berharap memperoleh keuntungan bisnis tertentu. Sementara itu, pemerintah harus mempunyai dasar yang dapat dipertanggungjawabkan untuk setiap komponen pengeluaran.
Karena itu, ia mendorong penguatan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan dokumentasi analisis harga dalam pengadaan jasa komunikasi digital.
HPS perlu didukung data yang relevan, bukan sekadar mengadopsi penawaran penyedia atau tarif yang berlaku di pasar komersial.
“Pemerintah tidak harus selalu membeli jasa dengan harga paling murah. Namun, pemerintah harus mampu membuktikan bahwa harga yang dibayarkan memang wajar untuk pekerjaan yang diterima. Murah belum tentu berkualitas, tetapi mahal juga tidak otomatis berarti sepadan,”
