Kesenjangan kemampuan keuangan antardaerah di Indonesia masih sangat lebar, bahkan mencapai sekitar 32 kali lipat.
Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, Putu Rusta Adijaya, mengungkapkan rasio kemandirian fiskal Banten mencapai 267,58 persen, sedangkan Papua Pegunungan hanya 8,43 persen.
Jika membandingkan rasio kemandirian fiskal provinsi di Indonesia Barat, seperti Banten yang mencapai 267,58%, jurang fiskalnya sekitar 32 kali lipat dibandingkan rasio kemandirian fiskal Papua Pegunungan yang hanya 8,43%. Keempat provinsi pemekaran baru di Papua memiliki indeks kesiapan iklim yang rendah,”
kata Putu dikutip pada Kamis, 12 November 2026.
Menurut Putu, kesenjangan kapasitas fiskal tersebut menjadi persoalan serius dalam penyaluran pendanaan untuk menghadapi perubahan iklim. Sebab, daerah dengan kemampuan keuangan terbatas umumnya juga menghadapi tantangan lebih besar dalam menyiapkan program adaptasi dan mitigasi bencana.
Iklan
Temuan tersebut diperoleh melalui kajian akhir tahun 2026 The Indonesian Institute mengenai tata kelola investasi iklim di 38 provinsi.
Kajian itu menggunakan sejumlah indikator, yakni Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), rasio kemandirian fiskal, serta indeks kesiapan Notre Dame Global Adaptation Initiative (ND-GAIN).
Hasil pengukuran menunjukkan adanya korelasi negatif antara risiko bencana dan rasio kemandirian fiskal sebesar -0,69. Sementara itu, korelasi antara risiko bencana dan indeks kesiapan iklim mencapai -0,56.
Artinya, provinsi dengan risiko bencana lebih tinggi cenderung memiliki kemampuan fiskal dan kesiapan adaptasi yang lebih rendah,”
jelasnya.
Putu menambahkan, kesenjangan tersebut juga terlihat dalam pemetaan 38 provinsi ke dalam empat kelompok berdasarkan kebutuhan dan kapasitas iklim.
Salah satunya adalah kelompok Prioritas Kritis yang terdiri dari sembilan provinsi dengan tingkat risiko tinggi, tetapi memiliki kapasitas rendah.
Selain Papua Pegunungan, kelompok tersebut mencakup Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua, Papua Selatan, Papua Barat Daya, Papua Barat, dan Papua Tengah.
Kelompok ini menghadapi risiko tinggi dengan kapasitas rendah. Inilah kelompok yang paling berisiko tertinggal bila dana investasi iklim hanya diberikan berdasarkan bagaimana kemampuan daerah dalam menyerap anggaran tersebut,”
paparnya.
Putu menilai, skema pendanaan yang hanya mengutamakan kemampuan daerah dalam menyusun proposal atau menyerap anggaran justru berpotensi memperlebar ketimpangan.
Daerah yang telah memiliki kapasitas lebih baik akan lebih mudah memperoleh dan memanfaatkan peluang pendanaan dibandingkan wilayah yang membutuhkan dukungan lebih besar.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, The Indonesian Institute mengusulkan pemerintah menerapkan formula alokasi dana iklim yang mempertimbangkan kebutuhan dan kapasitas masing-masing daerah.
Selain itu, pemerintah juga didorong menyediakan fasilitas penyiapan proyek serta penguatan kapasitas bagi daerah yang masuk kelompok Prioritas Kritis dan Menengah.
Pemerintah harus membentuk fasilitas penyiapan proyek serta penguatan kapasitas bagi daerah yang masuk kelompok Prioritas Kritis dan Menengah,”
