Pengamat kebijakan publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat, menyoroti fasilitas yang berhak diterima mantan Wakil Presiden setelah Gibran Rakabuming Raka mengajukan berhenti pada 12 November 2026. Menurut dia, fasilitas tersebut berpotensi menambah beban APBN sehingga perlu disampaikan secara transparan.
Achmad menjelaskan, UU Nomor 7 Tahun 1978 tidak hanya mengatur hak pensiun bagi mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat. Aturan itu juga mencakup sejumlah fasilitas, seperti layanan kesehatan keluarga, rumah kediaman, kendaraan dinas, hingga bantuan tenaga.
“Publik perlu mengetahui secara utuh berapa total biaya yang harus ditanggung negara untuk memenuhi seluruh hak mantan wakil presiden,”
kata Achmad dalam keterangannya, Jumat, 13 November 2026.
Perlu Keterbukaan
Dia menilai, keterbukaan diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui besaran anggaran yang dialokasikan untuk memenuhi hak tersebut. Terlebih, pembiayaan fasilitas pejabat negara berasal dari uang publik.
