Mundur dari Kursi Wapres, Pengamat Kritisi Hak Pensiun yang Diterima Gibran

Achmad menilai perlindungan bagi mantan pejabat negara memang diperlukan. Namun, pemberian hak pensiun tetap harus mempertimbangkan prinsip keadilan dan kemampuan keuangan negara.

“Penghargaan negara tetap harus memiliki ukuran proporsionalitas dan kemampuan pembiayaan yang masuk akal,”

ujarnya.

Kewajaran Masa Jabatan

Dia juga mempertanyakan kewajaran pemberian hak pensiun yang sama kepada pejabat dengan masa pengabdian berbeda, sementara masih banyak masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial.

“Apakah wajar masa jabatan yang berbeda menghasilkan hak pensiun pokok yang sama, sementara jutaan rakyat masih berjuang memperoleh penghasilan dan perlindungan sosial yang layak?”

tuturnya.

Achmad pun mendorong pemerintah dan DPR mengevaluasi UU Nomor 7 Tahun 1978. Dia mengusulkan agar formula pensiun pejabat negara turut mempertimbangkan masa pengabdian.

“Formula pensiun dapat dikaji agar mempertimbangkan masa pengabdian tanpa mengabaikan tanggung jawab konstitusional,”

imbuhnya.