Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membantah informasi di media sosial bahwa perusahaan wajib menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Sampai saat ini, pemerintah belum menunjuk lembaga yang akan bertindak sebagai pengelola dana cadangan pesangon.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyatakan pihaknya tidak pernah menyampaikan pernyataan bahwa Danantara akan menjadi pengelola dana cadangan pesangon.
Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan Pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon,”
ujarnya dalam keterangan resmi, Senin, 16 November 2026.
Ketentuan mengenai dana cadangan pesangon diamanatkan dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Lembaga pengelola dana cadangan pesangon ditargetkan sudah mulai bekerja pada 2028.






