Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Ekonomi Bisnis

Bapanas Buka-bukaan Stok Pangan RI Jelang Nataru, Segini Jumlahnya

Bapanas mencatat stok pangan strategis nasional, termasuk beras, ayam, dan telur, berada dalam kondisi aman hingga akhir tahun 2026.

Pekerja menata stok beras di gudang penyimpanan Bulog Cabang Batam, Kepulauan Riau
Pekerja menata stok beras di gudang penyimpanan Bulog Cabang Batam, Kepulauan Riau (ANTARA FOTO/Teguh Prihatna/nym)

Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan, stok pangan strategis nasional dalam kondisi aman dan mencukupi menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Sejumlah komoditas itu diantaranya beras, ayam, hingga telur.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Hermawan mengatakan berdasarkan proyeksi Neraca Pangan Nasional 2026, stok beras mencapai 13,93 juta ton, jagung 5,94 juta ton, gula konsumsi 1,92 juta ton, daging ayam ras 479,53 ribu ton, serta telur ayam ras 231,35 ribu ton.

Berdasarkan perhitungan neraca pangan Badan Pangan Nasional, stok pangan strategis nasional, termasuk beras, ayam, dan telur, berada dalam kondisi aman hingga akhir tahun,”

ujar Hermawan dalam keterangannya Selasa, 17 November 2026.

Pemetaan Wilayah

DPR RI menyoroti rencana pemerintah membuka hingga 200 juta rekening baru untuk memperkuat penyaluran bantuan sosial (bansos). Anggota Komisi VIII DPR RI Muhamad Abdul Azis Sefudin mempertanyakan dasar penetapan target tersebut karena jumlah masyarakat usia produktif yang belum memiliki rekening jauh lebih kecil. Azis menilai program pembukaan rekening secara massal perlu dikaji ulang agar anggaran yang disiapkan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan penerima bansos, bukan sekadar mengejar jumlah rekening yang dibuka. “Jangan sampai kita sibuk membuka rekening sebanyak-banyaknya, sementara persoalan siapa yang berhak menerima bansos belum selesai,” tegas Azis di Jakarta, Selasa, 15 September 2026. Sorotan itu muncul setelah pemerintah menyiapkan anggaran Rp11 triliun melalui bank-bank Himbara untuk mendukung pembukaan rekening secara massal. Azis kemudian membandingkan target tersebut dengan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Berdasarkan data yang dia soroti, jumlah masyarakat usia produktif di Indonesia yang belum memiliki rekening pada 2026 hanya sekitar 15,3 juta jiwa. Angka itu terpaut sangat jauh dengan target pembukaan 200 juta rekening baru. Karena itu, Azis meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka siapa yang menjadi sasaran program tersebut dan apa dasar perhitungannya. “Pemerintah berkewajiban meyakinkan publik dan menjelaskan secara transparan apa urgensi dari target 200 juta rekening ini, serta siapa sebenarnya sasaran spesifik dari sisa kuota yang begitu besar,” tegas Azis. Menurut politikus Fraksi PDI Perjuangan itu, percepatan penyaluran bansos melalui perbankan pada dasarnya penting. Namun, skala program harus disesuaikan dengan kebutuhan riil penerima manfaat di lapangan. Dia mengingatkan pembukaan rekening baru secara besar-besaran juga berpotensi menimbulkan persoalan lain apabila rekening dibuat untuk warga yang sebenarnya sudah memiliki rekening perbankan. Kondisi tersebut, kata Azis, dapat memunculkan rekening ganda atau duplikasi yang pada akhirnya justru menambah jumlah rekening pasif atau dormant. “Jangan sampai anggaran besar justru habis untuk program administratif yang tidak efektif,” pungkasnya. Karena itu, Azis mendesak pemerintah membuka dasar perhitungan target 200 juta rekening sekaligus merinci penggunaan anggaran Rp11 triliun. Menurut dia, pemerintah perlu melakukan evaluasi cost-benefit sebelum program dijalankan dalam skala besar. “Pemerintah harus memastikan target pembukaan rekening ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil penerima bansos agar tidak terjadi pemborosan anggaran akibat rekening ganda,” kata Azis. Azis menilai persoalan yang lebih mendesak justru berada pada kualitas data penerima bansos. Pemerintah perlu memastikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), validitas NIK, pemutakhiran data, dan integrasi antar-lembaga berjalan dengan baik agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak. “Fokus utama dan prioritas alokasi anggaran seharusnya tetap dicurahkan pada peningkatan kualitas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), validitas NIK, pemutakhiran data, serta integrasi antar-lembaga demi menjamin ketepatan sasaran bansos,” pungkasnya. Petugas melakukan perekaman data saat penyaluran bantuan pangan beras di Kelurahan Burengan, Kota Kediri, Jawa Timur, Rabu (26/8/2026).
Petugas melakukan perekaman data saat penyaluran bantuan pangan beras di Kelurahan Burengan, Kota Kediri, Jawa Timur, Rabu (26/8/2026). (ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani/nz)

Menurut Hermawan, kecukupan stok nasional perlu diimbangi dengan kelancaran distribusi antardaerah. Untuk itu, pemetaan wilayah surplus menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan pasokan dapat disalurkan ke daerah yang membutuhkan, terutama pada wilayah yang mengalami tekanan kenaikan harga.

Iklan

Ia mengungkapkan, beberapa langkah stabilisasi pangan yang dioptimalkan antara lain penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bantuan pangan, Gerakan Pangan Murah (GPM), serta Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP).

Penyaluran beras SPHP perlu segera dipercepat agar masyarakat dapat mengakses beras dengan harga yang lebih terjangkau. Ketepatan sasaran penyaluran juga harus menjadi perhatian,”

jelasnya.

Pantau Harga dan Deteksi Dini

Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto (kanan) dan Pangdam Jaya Letjen TNI Deddy Suryadi.
Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto (kanan) dan Pangdam Jaya Letjen TNI Deddy Suryadi. (Foto: Istimewa).

Sementara itu, Kapolda Metro Jaya, Dadang Hartanto menegaskan bahwa pemantauan harga dan deteksi dini menjadi bagian penting dalam pengendalian pangan menjelang Nataru. Hasil pemantauan di lapangan akan menjadi dasar untuk memetakan wilayah yang memerlukan perhatian serta menentukan langkah penanganan bersama.

Beberapa langkah sudah kami sepakati yaitu yang pertama tentu deteksi, data monitor di lapangan terkait dengan data-data harga ini, mana wilayah yang memiliki kerawanan,”

ujar Dadang.

Sepanjang 2026 hingga 13 November, Satgas Pangan Polda Metro Jaya bersama Bapanas, Bulog, dan Pemprov DKI Jakarta telah melaksanakan 4.086 kegiatan pengecekan lapangan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memantau pergerakan harga harian sekaligus mencegah praktik penimbunan dan penyimpangan distribusi pangan.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Anisa Aulia adalah jurnalis di OWRITE dengan pengalaman lebih dari 4 tahun di VIVA.co.id dan Liputan6.com. Selama karirinya meliput ekonomi

  • Redaktur

    Seorang senior editor di OWRITE Media, yang fokus pada pemberitaan seputar Bisnis, Ekonomi, Politik dan Peristiwa.