Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target APBN.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut pemerintah masih perlu menghimpun sekitar Rp514 triliun dalam dua bulan terakhir untuk mencapai proyeksi penerimaan pajak akhir tahun sebesar Rp2.310,8 triliun.
Angka tersebut perlu dibedakan dari target penerimaan pajak dalam APBN 2026 yang sebesar Rp2.357,7 triliun. Dengan demikian, Rp514 triliun merupakan kebutuhan untuk mencapai proyeksi akhir tahun, bukan seluruh selisih terhadap target APBN.
Dorong Pembiayaan Alternatif
Selain mendorong sumber pembiayaan alternatif, Cholil menekankan pentingnya membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Menurutnya, kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi besaran tarif, tetapi juga penilaian masyarakat terhadap keadilan dalam pengelolaan uang negara.
Pentingnya Trust: pandangan Ibnu Khaldun, kepatuhan fiskal sangat bergantung pada persepsi keadilan,”
lanjutnya.
Ia menjelaskan, masyarakat akan lebih menerima kewajiban membayar pajak apabila mengetahui uang yang disetorkan dikelola secara transparan, bebas dari korupsi, dan dikembalikan kepada masyarakat melalui pelayanan publik yang berkualitas.
Jika masyarakat melihat uang pajak dikelola dengan transparan, bebas korupsi, dan dikembalikan dalam bentuk pelayanan publik yang prima, resistensi terhadap pajak akan menurun drastis,”
jelasnya.
Jangan Bebani Pelaku Usaha
Cholil juga mengingatkan pemerintah agar tidak menetapkan tarif pajak terlalu tinggi hingga membebani masyarakat dan pelaku usaha.
Ia mengacu pada pemikiran Ibnu Khaldun mengenai hubungan antara besaran pajak dan kemampuan negara menghimpun penerimaan.
“Menurut Ibu Kholdun: pajak yang ringan menghasilkan pendapatan yang besar, dan pajak yang berat menghasilkan pendapatan yang kecil,”
ucapnya.
Dikatakan Cholil, tarif pajak yang terlalu tinggi dapat mengurangi keuntungan pelaku usaha. Jika beban tersebut terus meningkat, motivasi pengusaha untuk berproduksi dan mengembangkan usaha berpotensi melemah.
“Jika tarif pajak terlalu tinggi dan memberatkan, pelaku usaha akan kehilangan motivasi untuk berproduksi karena keuntungan mereka tergerus,”
tutup dia.