Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Ekonomi Bisnis

Kejar Pajak Rp514 Triliun dalam Dua Bulan, Cholil Nafis Khawatir Dunia Usaha Terpuruk

Pemerintah mencari sumber pembiayaan alternatif agar APBN tidak hanya bergantung pada pajak.

Gedung Direktorat Jenderal Pajak.
Gedung Direktorat Jenderal Pajak. (infopublik.id)

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis meminta pemerintah mencari sumber pembiayaan alternatif agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak hanya bergantung pada pajak.

Ia juga mendorong optimalisasi zakat untuk kepentingan umat serta penguatan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara.

Pemerintah, Kementerian Keuangan perlu mencari alternatif selain pajak untuk membiayai APBN dan memaksimalkan zakat sebagai pajak untuk kepentingan umat,”

tulis Cholil Nafis dikutip dari laman X pribadinya, Selasa, 17 November 2026.

APBN 2026 Tekor Rp514 Triliun

Pernyataan Ketua Badan Pengurus Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI) itu disampaikan di tengah upaya pemerintah mengejar penerimaan pajak sebesar Rp514 triliun pada November–Desember 2026.

Iklan

Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target APBN.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut pemerintah masih perlu menghimpun sekitar Rp514 triliun dalam dua bulan terakhir untuk mencapai proyeksi penerimaan pajak akhir tahun sebesar Rp2.310,8 triliun.

Angka tersebut perlu dibedakan dari target penerimaan pajak dalam APBN 2026 yang sebesar Rp2.357,7 triliun. Dengan demikian, Rp514 triliun merupakan kebutuhan untuk mencapai proyeksi akhir tahun, bukan seluruh selisih terhadap target APBN.

Dorong Pembiayaan Alternatif

Selain mendorong sumber pembiayaan alternatif, Cholil menekankan pentingnya membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Menurutnya, kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi besaran tarif, tetapi juga penilaian masyarakat terhadap keadilan dalam pengelolaan uang negara.

Pentingnya Trust: pandangan Ibnu Khaldun, kepatuhan fiskal sangat bergantung pada persepsi keadilan,”

lanjutnya.

Ia menjelaskan, masyarakat akan lebih menerima kewajiban membayar pajak apabila mengetahui uang yang disetorkan dikelola secara transparan, bebas dari korupsi, dan dikembalikan kepada masyarakat melalui pelayanan publik yang berkualitas.

Jika masyarakat melihat uang pajak dikelola dengan transparan, bebas korupsi, dan dikembalikan dalam bentuk pelayanan publik yang prima, resistensi terhadap pajak akan menurun drastis,”

jelasnya.

Jangan Bebani Pelaku Usaha

Cholil juga mengingatkan pemerintah agar tidak menetapkan tarif pajak terlalu tinggi hingga membebani masyarakat dan pelaku usaha.

Ia mengacu pada pemikiran Ibnu Khaldun mengenai hubungan antara besaran pajak dan kemampuan negara menghimpun penerimaan.

“Menurut Ibu Kholdun: pajak yang ringan menghasilkan pendapatan yang besar, dan pajak yang berat menghasilkan pendapatan yang kecil,”

ucapnya.

Dikatakan Cholil, tarif pajak yang terlalu tinggi dapat mengurangi keuntungan pelaku usaha. Jika beban tersebut terus meningkat, motivasi pengusaha untuk berproduksi dan mengembangkan usaha berpotensi melemah.

“Jika tarif pajak terlalu tinggi dan memberatkan, pelaku usaha akan kehilangan motivasi untuk berproduksi karena keuntungan mereka tergerus,”

tutup dia.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Rahmat Tunny adalah reporter di OWRITE yang berfokus pada peliputan berita nasional dan isu-isu kebijakan publik. Pemegang gelar Magister

  • Redaktur

    Seorang senior editor di OWRITE Media, yang fokus pada pemberitaan seputar Bisnis, Ekonomi, Politik dan Peristiwa.