Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Ekonomi Bisnis

Ombudsman Bongkar Masalah Banyaknya Manager Kopdes yang Mundur

PT Agrinas telah menjelaskan bahwa mekanisme relokasi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal manajer.

Gedung Koperasi Merah Putih Kelurahan Baruga yang telah rampung dibangun di Kendari, Sulawesi Tenggara
Seorang Bintara Pembina Gedung Koperasi Merah Putih Kelurahan Baruga yang telah rampung dibangun di Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (19/2/2026). Kementerian Koperasi menyatakan telah selesai membangun sebanyak 1.000 unit Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih dari target 80 ribu unit. (ANTARA FOTO/Andry Denisah/foc.)

Ombudsman Republik Indonesia mengungkap sejumlah manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mengundurkan diri karena persoalan penempatan kerja. Lokasi tugas yang dinilai tidak sesuai dan jaraknya yang jauh dari tempat tinggal maupun keluarga menjadi salah satu alasan pengunduran diri tersebut.

Anggota Ombudsman Radian Syam mengatakan, pihaknya telah meminta penjelasan PT Agrinas terkait fenomena mundurnya sejumlah manajer koperasi desa tersebut. Dari hasil komunikasi itu, PT Agrinas menyampaikan bahwa para manajer yang mengundurkan diri tetap dapat ditempatkan melalui mekanisme relokasi.

“Memang kemarin kami sudah coba sampaikan ya ke PT Agrinas, kemudian ya karena memang ada beberapa teman-teman manajer koperasi yang mundur mungkin karena tidak sesuai dengan lokasinya atau kemudian jauh dengan keluarganya,”

kata Radian dalam komferensi pers di Jakarta, Rabu, 18 November 2026.

Relokasi Jadi Solusi

Perangkat desa memeriksa kendaraan motor roda tiga operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.
Perangkat desa memeriksa kendaraan motor roda tiga operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. (Foto:

Menurut Radian, PT Agrinas telah menjelaskan bahwa mekanisme relokasi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal manajer. Dengan demikian, pengunduran diri tidak serta-merta membuat kebutuhan tenaga pengelola koperasi ditinggalkan tanpa tindak lanjut.

Iklan

“Nah, terkait ini, kami telah juga memperoleh tanggapan dari PT Agrinas bahwa manajer koperasi desa tetap ditempatkan, namun terdapat mekanisme relokasi,”

ucapnya.

Ombudsman menilai mekanisme tersebut sebagai salah satu langkah korektif untuk mengatasi persoalan penempatan. Namun, Radian mengingatkan agar proses relokasi tidak berlarut-larut sehingga tidak menghambat operasional koperasi yang telah dibentuk.

“Jadi jika memang ada teman-teman manajer koperasi desa yang mundur dan kemudian PT Agrinas sudah mencoba melakukan mekanisme relokasi, ini adalah sebuah tindakan korektif yang baik,”

ujarnya.

Operasional Harus Jalan

Pengurus koperasi membawa perlengkapan mobil pick up saat penyerahan kendaraan operaslional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Temanggung.
Pengurus koperasi membawa perlengkapan mobil pick up saat penyerahan kendaraan operaslional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Temanggung. (Foto: ANTARA FOTO/Anis Efizudin).

Ia menjelaskan, pengawasan Ombudsman terhadap persoalan manajer KDKMP diarahkan untuk memastikan sistem penempatan tenaga pengelola dapat mendukung koperasi segera beroperasi. Sebab, keberadaan manajer menjadi bagian dari pelaksanaan program yang perlu dipantau agar berjalan sesuai ketentuan.

“Nah, kemudian juga terkait mengenai manajer kopdes, sudut pandang Ombudsman sekali lagi lebih kepada bagaimana mekanisme penempatan ini mendorong segera beroperasinya KDKMP yang perlu dimonitoring lebih lanjut,”

tuturnya.

Radian menegaskan Ombudsman mendorong agar operasional KDKMP segera berjalan sesuai aturan. Menurut dia, tindak lanjut atas persoalan penempatan manajer perlu dilakukan agar program prioritas pemerintah tersebut tidak terhambat.

“Tapi sekali lagi, kami mendorong agar segera dilakukan, mohon maaf, agar segera operasional KDKMP ini berjalan sesuai dengan aturan,”

bebernya.

Dalam pengawasan program KDKMP, Ombudsman juga meninjau 14 koperasi di enam daerah. Pemeriksaan tersebut mencakup sejumlah aspek, termasuk lokasi koperasi, kepastian lahan, perizinan bangunan, serta pelaksanaan program oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Ombudsman menyatakan akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi, serta mendorong tindakan korektif kepada pihak terkait agar pelaksanaan KDKMP berjalan sesuai ketentuan dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Natania Longdong adalah jurnalis di Owrite yang berfokus pada isu internasional, energi, dan lingkungan. Dengan pengalaman lebih dari empat

  • Redaktur

    Seorang senior editor di OWRITE Media, yang fokus pada pemberitaan seputar Bisnis, Ekonomi, Politik dan Peristiwa.