Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dipastikan batal menerbitkan obligasi daerah, karena tidak mendapat restu dari pemerintah pusat. Sebagai gantinya, skema pembiayaan akan dilakukan dengan meminjam melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo mengatakan keputusan itu diambil setelah dilakukan pembahasan bersama Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Sesuai dengan hasil pembicaraan dengan Menteri Keuangan, dan kemarin Pak Mendagri telah disepakati skemanya kita akan mengubah dari rencana obligasi ke pinjaman,”
kata Yustinus di Jakarta, Jumat, 20 November 2026.
Kondisi Pasar Kurang Baik

Yustinus menuturkan, batalnya penerbitan obligasi daerah itu karena dinilai pasar saat ini sedang berada dalam tekanan, sejalan tingginya tingkat suku bunga. Sehingga, pemerintah pusat menyarankan kepada Pemprov DKI Jakarta memanfaatkan skema pembiayaan dengan bunga lebih kompetitif, yang berfokus pada infrastruktur






