Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Ekonomi Bisnis

OJK Tutup Satu Lagi BPR Gegara Tak Bisa Disehatkan

Dengan pencabutan izin usaha ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai UU RI Nomor 24 Tahun 2004.

OJK Tutup Satu Lagi BPR Gegara Tak Bisa Disehatkan
Izin PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) LPN Labuh Gunung di Provinsi Sumatera Barat dicabut OJK (Sumber: OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) LPN Labuh Gunung di Provinsi Sumatera Barat. Pencabutan izin ini dilakukan karena bank tidak mampu melakukan penyehatan terhadap permodalan dan likuiditas.

Kepala OJK Provinsi Sumatera Barat, Roni Nazra mengatakan pencabutan izin ini sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-109/D.03/2026 tanggal 19 November. Langkah ini juga sebagai tindakan pengawasan yang dilakukan oleh OJK.

Pencabutan izin usaha PT BPR LPN Labuh Gunung merupakan bagian dari tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat,”

kata Roni dalam keterangannya Jumat, 20 November 2026.

Modal Minimum Kurang dari 12 Persen

Logo Otoritas Jasa Keuangan.
Logo Otoritas Jasa Keuangan. (Antara/ Ist)

Roni menjelaskan, pada 5 November 2025 OJK sudah menetapkan PT BPR LPN Labuh Gunung dalam status BPR Dalam Penyehatan (BDP). Hal ini karena memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12 persen.

Iklan

Selanjutnya pada 30 Oktober 2026, OJK menetapkan PT BPR LPN Labuh Gunung dalam status BPR Dalam Resolusi (BDR). Hal ini dengan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada pengurus dan pemegang saham BPR LPN Labuh Gunung untuk melakukan upaya penyehatan, khususnya dalam mengatasi permasalahan permodalan dan likuiditas.

Penyehatan itu juga sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Namun demikian, Roni menuturkan pengurus dan pemegang Saham PT BPR LPN Labuh Gunung tidak dapat melakukan penyehatan terhadap kondisi BPR dimaksud.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Nomor 157/ADK3/2026 tanggal 10 November 2026, LPS menetapkan cara penanganan BDR PT BPR LPN Labuh Gunung dengan melakukan likuidasi dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha PT BPR LPN Labuh Gunung.

Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut, OJK berdasarkan Pasal 19 POJK tersebut di atas, melakukan pencabutan izin usaha PT BPR LPN Labuh Gunung,”

tegasnya.

Terjamin LPS

Adapun dengan pencabutan izin usaha ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004, tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Meski demikian, Roni memastikan uang nasabah yang berada PT BPR LPN Labuh Gunung tetap terjamin oleh LPS. Sehingga, diminta kepada masyarakat tidak panik.

OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR LPN Labuh Gunung agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku,”

imbuhnya.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Anisa Aulia adalah jurnalis di OWRITE dengan pengalaman lebih dari 4 tahun di VIVA.co.id dan Liputan6.com. Selama karirinya meliput ekonomi

  • Redaktur

    Seorang senior editor di OWRITE Media, yang fokus pada pemberitaan seputar Bisnis, Ekonomi, Politik dan Peristiwa.