Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) LPN Labuh Gunung di Provinsi Sumatera Barat. Pencabutan izin ini dilakukan karena bank tidak mampu melakukan penyehatan terhadap permodalan dan likuiditas.
Kepala OJK Provinsi Sumatera Barat, Roni Nazra mengatakan pencabutan izin ini sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-109/D.03/2026 tanggal 19 November. Langkah ini juga sebagai tindakan pengawasan yang dilakukan oleh OJK.
Pencabutan izin usaha PT BPR LPN Labuh Gunung merupakan bagian dari tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat,”
kata Roni dalam keterangannya Jumat, 20 November 2026.
Modal Minimum Kurang dari 12 Persen

Roni menjelaskan, pada 5 November 2025 OJK sudah menetapkan PT BPR LPN Labuh Gunung dalam status BPR Dalam Penyehatan (BDP). Hal ini karena memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12 persen.






