Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkapkan potensi kerugian negara akibat kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) mencapai Rp43 triliun per tahun. Kerusakan jalan yang dipicu kendaraan dengan dimensi dan muatan berlebih tersebut turut meningkatkan beban anggaran pemeliharaan infrastruktur nasional.
Untuk menekan kerugian tersebut, pemerintah mengusulkan skema dana preservasi jalan yang salah satu sumber pendanaannya berpotensi berasal dari pungutan terhadap pihak yang mengoperasikan kendaraan ODOL.
Perwakilan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU, Javid Hurriyanto, mengatakan besarnya kerugian tersebut berdasarkan hasil kajian yang pernah dilakukan. Saat ini, pemerintah juga tengah membahas skema pembiayaan pemulihan kerusakan jalan melalui revisi Undang-Undang Jalan bersama Komisi V DPR RI.
Iklan
Potensi kerugian negara akibat kendaraan ODOL mencapai Rp43 triliun per tahun—angka yang sangat fantastis,”
kata Javid dalam konferensi pers Kementerian PU dikutip Sabtu, 21 November 2026.
Denda Kendaraan ODOL Buat Perbaikan Jalan
Menurut dia, salah satu opsi yang sedang dikaji adalah pengenaan pungutan atau biaya tertentu bagi pihak yang mengoperasikan angkutan dengan muatan berlebih. Dana yang terkumpul nantinya dapat dialokasikan secara khusus untuk membiayai pemulihan kerusakan infrastruktur jalan.
Kendati demikian, usulan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi kebijakan final.
Javid menjelaskan, dana preservasi jalan diperlukan untuk mendukung pemulihan infrastruktur yang mengalami kerusakan, termasuk akibat aktivitas kendaraan ODOL.
Dampak kendaraan ODOL juga disoroti Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Ni Komang Rasminiati. Ia menjelaskan, daya rusak kendaraan dengan muatan berlebih terhadap perkerasan jalan bersifat eksponensial, mengikuti pangkat empat dari beban sumbu kendaraan.
Artinya, peningkatan beban sumbu kendaraan dapat memperbesar kerusakan jalan secara tidak proporsional. Kondisi ini turut memengaruhi umur rencana jalan maupun jembatan.
Hal ini sangat memengaruhi umur rencana jalan maupun jembatan, serta menjadi kendala bagi badan usaha jalan tol dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) karena jalan mengalami kerusakan dini sehingga membutuhkan biaya preservasi atau pemeliharaan yang jauh lebih tinggi dari perencanaan awal,”
ujar Komang.
ODOL Percepat Kerusakan Jalan
Sketsa Dody Hanggodo/Doc. Owrite/Acel
Di sisi lain, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan keberadaan kendaraan ODOL mempercepat kerusakan jalan dan menurunkan tingkat kemantapan jalan nasional maupun jalan tol.
Menurut dia, penindakan tegas terhadap kendaraan ODOL melalui regulasi lalu lintas dan jalan dapat memperpanjang usia layanan infrastruktur. Dengan berkurangnya kerusakan dini, anggaran yang selama ini digunakan untuk preservasi jalan berpeluang dialihkan ke pembangunan infrastruktur lainnya.
Anggaran preservasi jalan yang selama ini cukup besar, baik pada jalan tol maupun jalan nasional dapat dialihkan untuk membiayai kebutuhan pembangunan sektor lainnya yang mendesak, seperti pembangunan irigasi, sekolah, dan infrastruktur publik lainnya,”
kata Dody.
Sementara itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional. Regulasi tersebut turut mengatur deregulasi dan harmonisasi aturan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran dimensi dan muatan kendaraan.
Selain itu, revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) juga tengah dibahas DPR. Pemerintah berharap penguatan regulasi tersebut dapat mendukung penindakan terhadap kendaraan ODOL sekaligus mengurangi kerusakan infrastruktur akibat angkutan berlebih.
Dengan penanganan yang lebih tegas, beban biaya pemeliharaan jalan diharapkan dapat ditekan sehingga anggaran negara tidak terus terkuras untuk memperbaiki kerusakan yang seharusnya dapat dicegah.