KPK Ungkap Dugaan Aliran Uang Kuota Haji ke Pejabat Kemenag

Artinya, kuota haji yang dikelola di reguler ini kan berkurang sangat signifikan. Nah, itu yang kemudian didalami kaitannya dengan dugaan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari adanya diskresi yang bertentangan dengan ketentuan dan perundangan,”

tegas Budi

Padahal kalau kita merujuk pada Undang-Undang nomor 8 tahun 2019, splitting atau pembagian kuota haji adalah 92 persen untuk ibadah haji reguler dan 8 persen untuk ibadah haji khusus,”

tambah dia.

Saat ini, sambung Budi, KPK bersama dengan Badan Pemeriksa Kuangan (BPK) masih mendalami perhitungan kerugian negara akibat dari korupsi tersebut. Sementara itu, penyidik juga tengah melakukan penyelidikan ke Arab Saudi sambil menggali keterangan pihak-pihak yang ada disana.

Sehingga ini menjadi utuh konstruksinya. Mulai dari awal proses diskresinya yang bertentangan dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2019, kemudian pembagian kuotanya, kemudian adanya dugaan aliran uang kepada oknum-oknum di kementerian agama,”

pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, Yaqut Cholil Qoumas memilih bungkam usai diperiksa penyidik KPK kasus korupsi kuota jemaah haji Kementerian Agama (Kemenag) 2024.

Berdasarkan pantauan owrite.id, Yaqut selesai diperiksa penyidik KPK sekitar pukul 20.14 WIB. Dia dicecar penyidik selama kurang lebih delapan jam kasus korupsi kuota haji di era kemimpinan Kemenag. Ketika ditanya hasil pemeriksaan terhadap dirinya, Yaqut enggan berkomentar kepada wartawan. 

Saya sudah memberikan keterangan kepada penyidik nanti lengkapnya tolong ditanyakan langsung ke penyidik,”

kata Yaqut di Gedung KPK, Selasa 16 Desember 2025.

Meski banyak diajukan pertanyaan oleh awak media, Yaqut tetep enggan berkomentar dan terus menerobos gerombolan wartawan yang sudah menantinya selesai diperiksa. Dia langsung menaiki mobil hitam meninggalkan wartawan tanpa jawaban sedikit pun.