KPK Bongkar Rp200 M Dana Non-Budgeter BJB, Ridwan Kamil Diduga Kecipratan

Saya tidak mengetahui, maka semua yang pernah ramai itu adalah dana pribadi. Dana pribadi sendiri, jadi tidak ada hubungan dengan perkara yang dimaksud, kira-kira gitu,”

ucap RK.

Lebih lanjut, RK mengatakan tidak tahu mengenai pengadaan iklan Bank BJB yang merupakan bagian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Gubernur hanya mengetahui aksi korporasi BUMD ini kalau dilaporkan, satu oleh direksi, dua oleh komisaris selaku pengawas, tiga oleh kepala biro BUMD,”

kata dia.

Namun ketiganya itu tidak melaporkan pengadaan iklan tersebut, yang berakhir dengan adanya dugaan kasus korupsi.

Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil juga menjelaskan soal adanya aliran uang dugaan korupsi pengadaan iklan BJB kepada selebgram Lisa Mariana.

Ia menyebut, uang tersebut bukan hasil dari pengadaan iklan yang kini diusut KPK, melainkan dana pribadinya.

Itu konteksnya pemerasan, dan itu uang pribadi ke Lisa Mariana,”

Ridwan Kamil.

Perceraian RK-Atalia Tidak Ganggu Penyidikan

Sementara itu, di tengah proses penyidikan kasus korupsi pengadaan iklan Bank Jawa Barat Banten (BJB), mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil harus berurusan dengan istrinya Atalia Praratya yang menggugat cerai.

Jubir KPK, Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK tetap fokus dalam penyidikan kasus korupsi yang menyeret Ridwan Kamil.

Tentunya ini dua hal yang berbeda, sehingga tidak mengganggu proses terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan iklan di BJB, yang salah satu saksinya adalah Saudara RK,”

kata Budi di kantornya, Rabu 17 Desember 2025.

Meski pada akhirnya RK dan Atalia harus pisah ranjang, KPK menegaskan pemisahan harta mereka tidak menghambat penyidikan KPK untuk menelusuri aset-aset diduga hasil rasuah.

Karena basisnya adalah follow the money. Kita akan telusuri, kita lacak aset-aset yang mengalir dari substansi perkaranya, yang berangkat dari dana non-budgeter pengadaan iklan di BJB, mengalirnya ke mana saja, ke siapa saja, dan untuk apa saja,”

tegas Budi.

Sepanjang aset tersebut terdeteksi ada sangkut pautnya dengan rasuah, KPK kata Budi masih berwenang melakukan penyitaan melalui pelacakan aset.

Peluang untuk pemeriksaan terhadap Atalia pun juga nantinya terbuka bagi penyidik KPK lakukan. Hanya saja, hal itu menjadi kepentingan penyidik yang menentukan.

Setiap kemungkinan itu selalu terbuka sesuai dengan kebutuhan proses penyidikan. Jika memang dibutuhkan keterangan dari para saksi, tentu penyidik akan melakukan pemanggilan, akan meminta keterangan terhadap temuan-temuan sebelumnya,”

ujar Budi.