Kejaksaan Agung (Kejagung) mulai mendalami dugaan korupsi 28 perusahaan yang dicabut izinnya oleh Presiden Prabowo. Perusahaan tersebut diduga jadi biang keladi penyebab banjir longsor di Aceh-Sumatera.
Sekarang sedang didalami, baru selesai rapat kemarin. Nah tindak lanjut akan kita umumkan lah proses pidananya sedang kita dalami,”
ujar Jampidsus Kejagung, Febrie Ardiansyah kepada wartawan, Kamis, 22 Januari 2026.
Febrie menuturkan, nantinya pihaknya akan melakukan operasi di lapangan terhadap perusahaan-perusahaan yang masih nakal beroperasi. Rencananya lahan perusahaan dicabut tersebut akan dibangun untuk kebutuhan pemerintah.
Nanti leading sektor lah, ada Kementerian Kehutanan, ada Kementerian Keuangan dan lain-lain,”
tutupnya.
Diberitakan sebelumnya, Sekretariat Negara Indonesia, Prasetyo Hadi mengumumkan terdapat 28 perusahaan yang telah dicabut izinnya oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) imbas dari bencana banjir Sumatera dan Aceh.
