Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mulai mendalami adanya dugaan unsur dugaan tindak pidana setelah Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan di Aceh-Sumatera. Perusahaan tersebut diduga penyumbang bencana banjir dan longsor di tiga provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan juga akan melakukan inventarisasi bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan 28 subjek hukum yang dicabut perizinannya,”
kata Jubir Satgas PKH, Barita Simanjuntak di kompleks Kejagung, Selasa, 27 Januari 2026.
Perusahaan yang izinnya dicabut oleh pemerintah diantaranya oleh Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, dan dari Pemprov Aceh.
Barita menerangkan dari 28 perusahaan tersebut belum tentu semuanya jadi penyumbang bencana ekologis di Aceh-Sumatera. Tapi jika dari beberapa perusahaan itu ada yang jadi penyumbang bencana ekologis hingga menimbulkan adanya korban jiwa, nantinya bakal diperberat sanksinya bahkan bisa dibawa ke ranah hukum.






