Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), di Banjarmasin dan Jakarta. OTT ini menyasar pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Bea dan Cukai (DJBC).
Merespons Hal ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta agar KPK menegakkan hukum bila pegawai pajak dan bea cukai memang melakukan tindakan penyelewengan.
Ya biar aja kita lihat apa hasilnya OTT itu. Kalau emang orang pajak dan bea cukai ada yang masalah ya ditindak secara hukum sesuai dengan peraturan undang-undang yang ada,”
ujar Purbaya di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu, 4 Februari 2026.
Purbaya mengaku, belum mengetahui siapa saja pihak yang terjaring OTT KPK. Hal ini karena ia sepanjang hari ini melakukan rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Saya nggak tahu, Anda yang lebih tahu. Saya baru di dalam rapat seharian,”
tuturnya.
Meski demikian, Purbaya menegaskan bahwa ia tidak akan melepaskan anak buahnya yang kini sudah terjaring OTT. Purbaya mengatakan, Kementerian Keuangan akan memberikan pendampingan hukum kepada mereka yang terjerat hukum.
Saya tidak akan melepaskan anak buah saya sendirian begitu aja, akan ada pendampingan hukum dari Kementerian Keuangan. Tapi tidak dalam bentuk intervensi hukum, kita temenin aja sampai prosesnya selesai,”
jelasnya.
Awal Mula Perbaikan Pajak-Bea Cukai
Namun Purbaya menilai, OTT yang dilakukan KPK ini merupakan titik awal untuk memperbaiki pajak dan bea cukai. Sehingga ia mengaku tidak terpukul bila anak buahnya terjerat hukum.
Kenapa terpukul? Kan itu justru merupakan titik masuk untuk memperbaiki pajak dan bea cukai. Kemarin kan bea cukai sudah saya obrak-abrik, kan yang dapet yang dipinggirkan sudah terdeteksi sebelumnya,”
tuturnya.
Purbaya mengingatkan, bila pegawai pajak dan bea cukai terbukti melakukan tindakan penyelewengan, maka ia tak segan-segan memberhentikan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil).
Nanti akan non job kan mungkin ke suatu tempat yang di pusat nggak ngapa-ngapain. Nanti kita lihat, kayaknya sih kalau terbukti salah bisa diberhentikan, kita berhentikan,”
tegasnya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan di kantor pusat Bea dan Cukai, Jakarta, pada Rabu, 3 Februari 2026.
OTT bea cukai Jakarta,”
ujar Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi, Rabu, 3 Februari 2026.
Fitroh belum menjelaskan lebih jauh mengenai pihak-pihak mana saja yang terjaring dalam operasi senyap tersebut. Hingga kini, pihak yang diamankan diamankan dalam OTT tersebut masih berstatus sebagai terperiksa.
