Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan Kepala KPP Madya Banjarmasin, Mulyono Purwo Wijoyo memiliki sejumlah jabatan lain di beberapa perusahaan. Hal itu terkuak setelah Mulyono ditetapkan sebagai tersangka korupsi restitusi pajak PT Buana Karya Bhakti (BKB).
Tentu nanti akan dilihat secara etiknya oleh internal di Kementerian Keuangan ya apakah itu termonitor seorang pegawai kemudian bisa merangkap jabatan sebagai direksi atau komisaris di sejumlah perusahaan, bahkan juga perusahaannya mencapai ada 12 perusahaan,”
ucap Jubir KPK, Budi Prasetyo di KPK, Selasa, 10 Februari 2026.
Budi mengatakan, penyidik menelusuri apakah modus-modus restitusi pajak yang dilakukan oleh Mulyono juga dilakukan di perusahaan yang dia diduduki selama ini.
Termasuk apakah perusahaan-perusahaan yang dibuat itu ada kaitannya misalnya dengan aspek perpajakan. Tentu itu juga akan didalami penyidik,”
ucapnya.
Modus Minta ‘Uang Apresiasi’ dari Restitusi Pajak
KPK mengungkapkan Mulyono meminta jatah kepada PT BKB sebagai syarat untuk pencairan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp48,3 miliar. Disatu sisi Manajer Keuangan PT BKB, Venasius Jenarus Genggor (VNZ) juga ingin mendapatkan jatah dari uang restitusi tersebut.






