Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Hukum

KPK Bongkar Kelakuan Kepala KPP Madya Banjarmasin, Rangkap Jabatan 12 Perusahaan

Penyidik KPK menelusuri apakah modus-modus restitusi pajak yang dilakukan oleh Mulyono juga dilakukan di perusahaan.

KPK menetapkan Kepala KPP Madya Banjarmasin tersebut sebagai tersangka dan menyita barang bukti senilai Rp1,5 miliar yang terdiri atas uang dan sejumlah bukti transaksi atau pemakaian dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. (Sumber: Antara Foto/Reno Esnir/fzn/foc)
KPK menetapkan Kepala KPP Madya Banjarmasin tersebut sebagai tersangka dan menyita barang bukti senilai Rp1,5 miliar yang terdiri atas uang dan sejumlah bukti transaksi atau pemakaian dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. (Sumber: Antara Foto/Reno Esnir/fzn/foc)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan Kepala KPP Madya Banjarmasin, Mulyono Purwo Wijoyo memiliki sejumlah jabatan lain di beberapa perusahaan. Hal itu terkuak setelah Mulyono ditetapkan sebagai tersangka korupsi restitusi pajak PT Buana Karya Bhakti (BKB).

Tentu nanti akan dilihat secara etiknya oleh internal di Kementerian Keuangan ya apakah itu termonitor seorang pegawai kemudian bisa merangkap jabatan sebagai direksi atau komisaris di sejumlah perusahaan, bahkan juga perusahaannya mencapai ada 12 perusahaan,”

ucap Jubir KPK, Budi Prasetyo di KPK, Selasa, 10 Februari 2026.

Budi mengatakan, penyidik menelusuri apakah modus-modus restitusi pajak yang dilakukan oleh Mulyono juga dilakukan di perusahaan yang dia diduduki selama ini.

Termasuk apakah perusahaan-perusahaan yang dibuat itu ada kaitannya misalnya dengan aspek perpajakan. Tentu itu juga akan didalami penyidik,”

ucapnya.

Modus Minta ‘Uang Apresiasi’ dari Restitusi Pajak

KPK mengungkapkan Mulyono meminta jatah kepada PT BKB sebagai syarat untuk pencairan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp48,3 miliar. Disatu sisi Manajer Keuangan PT BKB, Venasius Jenarus Genggor (VNZ) juga ingin mendapatkan jatah dari uang restitusi tersebut.

Iklan

Mulyono dan Venasius menyepakati jatah mereka sebesar Rp1,5 miliar. Untuk mengakali ‘uang apresiasi’ dan ‘uang sharing‘ Venasius menggunakan invoice fiktif atas nama perusahaannya sendiri.

Kepala KPP Madya Banjarmasin itu kemudian mendapatkan jatah Rp800 juta, lalu Venasius total mendapat uang panas sebesar Rp520 juta dan anak buah Mulyono Dian Jaya Mega (DJD) ikut kecipratan Rp180 juta.

Atas perbuatannya, Mulyono dan Dian Jaya selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sementara Venasius sebagai pemberi, dijerat dengan sangkaan Pasal 605 dan Pasal 606 ayat (1) KUHP.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Reporter OWRITE berfokus pada peliputan isu hukum, kriminal, dan nasional. Setelah resmi menyandang Sarjana Ilmu Komunikasi di Universitas

  • Redaktur

    Seorang senior editor di OWRITE Media, yang fokus pada pemberitaan seputar Bisnis, Ekonomi, Politik dan Peristiwa.