Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) besutan pemerintah memicu duka setelah lima calon manajer Koperasi Desa Merah Putih meninggal dalam pelatihan dasar militer (latsarmil).
Insiden tragis ini memantik sorotan tajam dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Tragedi tersebut merupakan konsekuensi dari kebijakan yang sejak awal keliru karena memaksakan pendekatan militer ke dalam ruang sipil tanpa dasar kebutuhan, tanpa relevansi, dan tanpa justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Koalisi memandang, kematian lima calon Manajer KDMP semakin menunjukkan bahwa sistem pendidikan dan pelatihan militer tidak tepat diterapkan secara serampangan kepada warga sipil. Tidak ada hubungan antara profesionalisme dalam mengelola koperasi dengan pelatihan militer.
“Kompetensi pengelola koperasi dibangun melalui penguasaan tata kelola organisasi, kepemimpinan partisipatif, akuntabilitas, literasi keuangan, dan pemberdayaan masyarakat, bukan melalui latihan militer,”
kata perwakilan koalisi, Julius Ibrani, dalam keterangan yang dikutip pada Minggu, 28 Juni 2026.
Kacau dan Salah Kaprah
Pelibatan TNI dalam pelaksanaan program KDMP merupakan kebijakan yang tidak tepat dan bertentangan dengan semangat reformasi sektor keamanan. Selain menimbulkan persoalan hukum karena berada di luar mandat utama TNI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang TNI, kebijakan ini juga memperlihatkan semakin meluasnya praktik militerisasi ruang sipil.
Pemerintah seolah menganggap bahwa setiap persoalan tata kelola sipil dapat diselesaikan melalui pendekatan militer, padahal organisasi sipil dan institusi militer memiliki karakter, fungsi, dan tujuan yang sama sekali berbeda.
“Pendekatan militeristik bagi masyarakat sipil, khususnya dalam hal ini calon manajer KDMP, berpotensi mengikis nilai-nilai demokrasi yang justru menjadi fondasi kepemimpinan sipil. Lingkungan militer dibangun di atas prinsip komando, hierarki, dan kepatuhan yang memang relevan untuk fungsi pertahanan negara,”
ujar Julius.
Sebaliknya, organisasi sipil membutuhkan ruang bagi berpikir kritis, kreativitas, inovasi, dialog, argumentasi, dan pengambilan keputusan secara partisipatif. Memindahkan budaya militer ke dalam organisasi sipil hanya akan melahirkan pola kepemimpinan yang otoritatif, anti kritik, minim dialog, dan lebih mengutamakan kepatuhan dibanding penyelesaian masalah secara rasional dan kolaboratif.
Tak Melulu Cara Militer
Julius menekankan pendekatan seperti ini tidak menghasilkan pengelola koperasi yang profesional, melainkan justru menggerus budaya organisasi yang sehat dan demokratis. Tragedi ini menguatkan kritik koalisi terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang terus membawa pendekatan militer ke dalam urusan-urusan sipil.
Koalisi telah mengkritik program pendidikan bercorak militer bagi anak-anak yang dianggap bermasalah di Jawa Barat karena sejak awal pendekatan tersebut tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat, bertentangan dengan prinsip pendidikan, dan berpotensi mengikis kemampuan berpikir kritis, kreativitas, serta kebebasan berpendapat.
Penghentian program tersebut menunjukkan bahwa pendekatan militer bukanlah solusi atas persoalan pendidikan maupun persoalan sosial. Sangat disayangkan pola pikir yang sama kini kembali dipaksakan dalam program pelatihan Manajer KDMP hingga berujung pada jatuhnya korban jiwa.
“Kami menilai program pelatihan Manajer Koperasi Desa Merah Putih sejak awal telah cacat secara konseptual karena dibangun di atas asumsi yang keliru bahwa disiplin militer identik dengan profesionalisme organisasi sipil. Tragedi yang menewaskan lima peserta semakin menegaskan bahwa asumsi tersebut bukan hanya keliru, tetapi juga berbahaya,”
terang dia.
Stop Program
Karena itu pemerintah harus segera menghentikan program ini dan melakukan evaluasi menyeluruh sebelum menyusun konsep yang benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola organisasi sipil, penghormatan terhadap HAM, dan nilai-nilai demokrasi.
Pemerintah juga perlu menghentikan berbagai program lain yang menggunakan pendekatan militer dalam urusan sipil, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), karena praktik militerisasi kebijakan sipil tidak hanya menyimpang dari agenda reformasi sektor keamanan, tetapi juga mengaburkan batas fungsi antara institusi pertahanan dan institusi sipil dalam negara demokratis.
Berdasarkan hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menuntut beberapa hal:
- Mendesak pemerintah, khususnya Komnas HAM RI, untuk membentuk tim investigasi pencari fakta yang independen, transparan, dan menyeluruh, atas meninggalnya 5 peserta Latsarmil serta menegakan hukum terhadap seluruh pihak yang bertanggung jawab. Tidak hanya pelaku di lapangan, tetapi juga struktur komando dan para pengambil keputusan yang merancang, serta memerintahkan pelaksanaan program ini juga harus dimintai pertanggungjawaban hukum atas hilangnya nyawa warga negara di bawah kendali penyelenggara;
- Menghentikan seluruh rangkaian program latsarmil untuk calon manajer KDMP dan untuk seluruh rencana keterlibatan militer dalam berbagai pelatihan-pelatihan lainnya bagi masyarakat sipil;
- Menghentikan pelibatan TNI dalam program-program pemerintah yang tidak berkaitan dengan tugas pokok pertahanan negara serta mengembalikan pelaksanaan program pembangunan kepada institusi sipil yang memiliki kompetensi sesuai bidang.
