Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah mendukung Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri mengusut tuntas dugaan korupsi pengadaan batu bara di PLN yang diduga berkaitan dengan peristiwa blackout di Sumatera.
Menurut Abdullah, penanganan perkara tersebut harus dilakukan secara menyeluruh tanpa intervensi pihak mana pun karena dugaan korupsi yang merugikan negara dan masyarakat harus diproses hingga tuntas sesuai hukum yang berlaku.
Semua pemangku kepentingan yang terkait penanganan kasus korupsi ini harus bekerja sama untuk mengusutnya secara tuntas,”
kata Abdullah dalam keterangannya, Kamis, 9 Juli 2026.
Ia menilai, dugaan korupsi yang berdampak pada pelayanan publik merupakan persoalan serius karena menyangkut kepentingan masyarakat luas. Karena itu, seluruh aparat penegak hukum diharapkan bersinergi agar proses penegakan hukum berjalan efektif dan transparan.
Anak buah Muhaimin Iskandar itu juga menegaskan bahwa setiap upaya yang menghambat pemberantasan korupsi bertentangan dengan kepentingan publik.
Siapapun yang tidak mendukung pemberantasan korupsi artinya mereka sedang melawan rakyat Indonesia,”
tegasnya.
Sebagaimana diketahui, tim gabungan Polri dan Polda Metro Jaya menyita sejumlah mata uang asing dalam jumlah yang masih dihitung, serta berbagai dokumen penting dalam penggeledahan di sebuah kafe kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Rabu, 8 Juli 2026.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyidikan tiga perkara besar, yakni dugaan korupsi pengadaan batu bara yang memicu blackout (pemadaman listrik total) oleh PLN, dugaan korupsi PT Asabri, dan PT Krakatau Steel.
“Memang terselubung di balik satu lemari, ada suatu brankas dan ini sudah dibuka. Ternyata memang ada beberapa dokumen dan penyimpanan uang dalam jumlah yang cukup besar, fantastis, dalam mata uang Singapore Dollar dan US Dollar,” katanya.
