Mahfud MD: Kasus Febrie Cerminkan Buruknya Penegakan Hukum, Orang Bersalah Bisa Tampak Benar

Hukum Dipermainkan

Menurut Mahfud, terdapat situasi ketika seseorang yang diduga melakukan kesalahan justru dinilai dapat dibenarkan melalui penerapan pasal-pasal tertentu. Sementara, pihak lain dapat dipersoalkan dengan menggunakan konstruksi hukum yang berbeda.

Suatu kesalahan dari seseorang atau beberapa orang bisa dibungkus dengan pasal-pasal yang dicocok-cocokkan agar tampak benar sehingga terlihat tidak bersalah,”

ungkapnya.

Sebaliknya, lanjut Mahfud, orang-orang yang tidak bersalah bisa dibuat seolah-olah bersalah dengan mencarikan pasal-pasal hukum tertentu. Misalnya karena perbedaan pandangan politik, atau karena perebutan aset maupun kekayaan material.

Secara khusus, Mahfud menyoroti penanganan perkara yang menjerat Febrie Adriansyah. Ia menilai mekanisme pengalihan penanganan penyidikan dari Kepolisian kepada Kejaksaan tidak dikenal dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia.

Terkait dengan kasus mantan Jampidsus, Febri Adriansah, misalnya. Saya menilai penanganannya sejauh ini sudah salah karena dilakukan pengalihan penanganan penyidikan dari kepolisian ke kejaksaan,”

tegasnya.

Dikatakan Mahfud, mekanisme tersebut tidak memiliki dasar dalam praktik penegakan hukum yang selama ini berlaku, dan bertentangan dengan pembagian kewenangan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Mekanisme semacam ini tidak dikenal dan tidak pernah terjadi sepanjang sejarah penegakan hukum di Indonesia. Dan ini memang tidak boleh terjadi. Karena pembagian urusan dan kewenangan setiap institusi penegak hukum telah ditentukan oleh undang-undang, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),”

tutup Mahfud.