Tiga Periode MPR Gagal Sahkan PPHN, Program Dadakan Terus Bermunculan

Menurut Jimly, tanpa adanya PPHN, pemerintah berpotensi menghadapi persoalan dalam menjaga kesinambungan kebijakan pembangunan.

1 menit

Jadikan sumber berita di GoogleSumber di Google

Anggota Majelis Etik Ombudsman RI Jimly Asshiddiqie (tengah), Bagir Manan (kiri), dan Siti Zuhro (kanan), meminta keterangan terhadap panitia seleksi (pansel) Ombudsman RI di Jakarta, Jumat (22/5/2026). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/nym.)

Oleh Rahmat Tunny

5 Agustus 2026 · 15.03 WIBDiperbarui 15.17 WIB

Pakar hukum tata negara Prof. Jimly Asshiddiqie mendesak pimpinan MPR RI segera menuntaskan pembahasan dan mengesahkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Menurutnya, keberadaan PPHN semakin mendesak agar pembangunan nasional memiliki arah yang jelas dan tidak diwarnai program-program yang muncul secara mendadak.

PPHN (Pokok-Pokok Haluan Negara) sudah tiga periode MPR belum juga berhasil disahkan sebagai produk MPR,”
tulis Jimly yang dikutip dari akun X pribadinya, Rabu, 5 Agustus 2026.

Majelis Etik Jatuhkan Sanksi Terberat, Ketua Ombudsman Hery Susanto Resmi Dipecat

Pernyataan Jimly disampaikan di tengah pertemuan pimpinan MPR RI dengan Presiden Prabowo Subianto yang membahas persiapan Sidang Tahunan MPR sekaligus perkembangan pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara.

Pertemuan tersebut kembali memunculkan perhatian terhadap pentingnya keberadaan arah pembangunan nasional yang bersifat jangka panjang.

Tanpa adanya PPHN, menurut Jimly pemerintah berpotensi menghadapi persoalan dalam menjaga kesinambungan kebijakan pembangunan.

Ia menilai, arah pembangunan nasional seharusnya disusun melalui perencanaan yang matang, bukan berdasarkan kebutuhan sesaat.

Sekarang, PPHN ini makin mendesak ditetapkan agar program pembangunan terencana dengan baik,”
tulisnya.

Ia mengingatkan bahwa perencanaan pembangunan yang tidak memiliki pijakan jangka panjang berpotensi memunculkan kebijakan yang berubah-ubah.

Kondisi tersebut dinilai dapat mengganggu efektivitas penggunaan anggaran negara maupun pelaksanaan program pemerintah.

Jangan ada program dadakan yang tiba-tiba harus dilaksanakan di tengah tahun anggaran,”
tegasnya.

Jimly berpandangan, pengesahan PPHN akan memberikan kepastian arah pembangunan lintas pemerintahan sekaligus menjadi pedoman bagi penyusunan kebijakan nasional.

Tiga Periode MPR Gagal Sahkan PPHN, Program Dadakan Terus Bermunculan

Jokowi Pasang Badan di Sidang Roy Suryo Cs, Bawa Ijazah Asli

Jokowi Jadi Saksi Roy Suryo, Polisi Rekayasa Lalu Lintas PN Jaktim

Begini Tahap Melengserkan Wapres Lewat Jalur Konstitusi

Jakarta Kamis 5 November Berpotensi Hujan: Cek Wilayah yang Perlu Siaga Payung

Daun Pohpohan, Lalapan Khas Sunda yang Kaya Antioksidan