Jaksa KPK mengatakan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meneken Keputusan Menteri Agama (KMA) terkait kuota haji tambahan secara tanggal mundur backdated. Akibatnya para calon jemaah haji tidak dapat melunasi biaya dan keberangkatan diundur.
Hal itu terungkap dalam dakwaan di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat, Selasa, 11 Agustus 2026. Jaksa menilai tidak ada kajian teknis terlebih dahulu sebelum Yaqut meneken KMA Nomor 1156 Tahun 2023 tentang tentang Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi.
Bahkan KMA itu tidak disebarluaskan kepada masyarakat dan hanya bersifat terbatas. Kebijakan tersebut juga bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2024 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1445 Hijriah/2024 Masehi.






