Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Prof. Abdul Fickar Hadjar, menyarankan dua warga Jawa Barat, AYP dan AF yang ditangkap Polda Jabar terkait unggahan pidato Presiden Prabowo Subianto mengenai isu nuklir Iran menempuh jalur praperadilan.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menguji apakah proses penangkapan telah dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para tersangka dan publik.
Tindakan penegakan hukum itu diawali adanya bukti permulaan yang cukup, minimal dua alat bukti, seperti keterangan saksi-saksi, ahli, surat, informasi atau dokumen elektronik. Dengan bermodal pengumpulan alat bukti itu, penegakan hukum baru bisa dimulai,”
ujarnya saat dihubungi Owrite, Selasa, 11 Agustus 2026.
Abdul Fickar menjelaskan, penangkapan merupakan upaya paksa dalam proses penegakan hukum. Karena itu, ketika polisi melakukan penangkapan, semestinya penyidik telah memiliki sedikitnya dua alat bukti yang menjadi dasar tindakan tersebut.







