Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPP LAKI) Burhanuddin Abdullah, mendesak Mahkamah Agung (MA) RI segera menerbitkan aturan tegas untuk membatasi pengajuan praperadilan secara berulang.
Menurutnya, praktik tersebut dapat mengganggu kepastian hukum karena membuat proses perkara berlarut-larut tanpa menyentuh pokok perkara.
Kondisi ini sangat berbahaya bagi penegakan hukum. Proses terhenti, waktu terbuang, sementara kerugian negara maupun kepentingan masyarakat tidak terselesaikan,”
tegas Burhanuddin dalam keterangannya yang diterima Owrite, Rabu, 12 Agustus 2026.
Ditambahkannya, pengajuan praperadilan secara berulang dan penerimaan perkara tersebut oleh pengadilan negeri dapat menimbulkan ketidakjelasan status hukum sebuah perkara.







