Bareskrim Kesulitan Pulangkan Syekh Ahmad Al Misry dari Mesir, Ternyata Ini Masalahnya

Faisal mengungkapkan, salah satu kendalanya lantaran Indonesia belum ada perjanjian ekstradisi dengan Mesir. Walaupun, Al Misry telah masuk daftar red notice Interpol.

Kata Faisal, Mesir menganut kepemilikan identitas ganda bagi warganya yang telah berpindah negara. Hal tersebut yang menyebabkan kendala dalam penyidikan perkara tersebut.

Setelah dilakukan pendalaman, yang terkait dengan kewarganegaraan awal, ternyata Mesir memiliki peraturan bisa memiliki kewarganegaraan ganda,”

ungkap Faisal.

Polri tetap berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Mesir untuk Indonesia agar Al Misry bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya di tanah air.

Sampai saat ini untuk terkait ekstradisi, kami masih melakukan kerja sama dengan Interpol melalui Hubinter (Polri) karena negara kita tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan negara Mesir,”

tutur dia.

Pendakwah Ahmad Al Misry telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan pencabulan terhadap santri berdasarkan laporan korban yang teregister dengan nomor LP/B/586/XI/2025/SPKT/Bareskrim Polri pada 28 November 2025.

Kasus tersebut ditangani Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (Dittipid PPA PPO) Bareskrim Polri.

Dirtipid PPA & PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol Nurul Azizah menerangkan, dugaan pelecehan terhadap para santri terjadi dalam rentang waktu 2017 hingga 2025.

Hingga kini, tercatat ada lima orang yang menjadi korban dugaan pelecehan oleh Syekh Ahmad berasal dari Purbalingga, Sukabumi, Jakarta, dan Mesir.