Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum terkait dugaan pemotongan upah pungut di Dinas Pendapatan Kabupaten Bogor.
Sprindik tersebut diterbitkan setelah KPK melakukan gelar perkara pada Kamis malam, 20 Agustus 2026, dan memutuskan kasus tersebut naik ke tahap penyidikan.
Malam tadi sudah dilakukan gelar perkara di tingkat pimpinan dan diputuskan terkait dengan perkara tersebut untuk naik ke tahap penyidikan,”
kata Jubir KPK Budi Prasetyo di kantornya, Jumat, 21 Agustus 2026.
Meski telah naik tahap penyidikan, Budi menegaskan belum ada pihak yang ditetapkan tersangka dalam perkara ini. Namun, pihak penyelenggara negara diduga turut terlibat dugaan pemotongan upah pungut.







