Deddy Sitorus Wanti-wanti RUU Perampasan Aset Jangan Jadi “Pasal Karet”

“Ganyang koruptor, sapu habis korupsi dengan alat dan orang yang mumpuni!!”

seru Deddy.

Kawal

Deddy meminta publik tidak hanya mendukung semangat pemberantasan korupsi, tetapi juga ikut mengawasi substansi RUU Perampasan Aset sebelum disahkan. Bagi dia, aturan yang memiliki kewenangan besar harus dirumuskan secara ketat agar tidak melenceng dari tujuan awal.

“Mari sama-sama (rakyat) awasi dan kawal isinya agar tidak melenceng dari kehendak rakyat!”

tegas dia.

Ia mengingatkan publik pada kasus pembakaran lahan yang menunjukkan bagaimana pihak yang sejak awal disebut sebagai pelaku dapat berbeda dengan pihak yang berhadapan dengan hukum.

“Seperti kasus pembakaran lahan ini, kemarin yang diributkan penguasa adalah pembakaran oleh perusahaan tetapi yang diseret ke pengadilan justru para petani biasa!!!”

kata dia.

Jelas Tafsir

Belajar dari pengalaman tersebut, penting bagi publik dalam melihat potensi penerapan UU Perampasan Aset nanti. Jika rumusan terlalu luas dan dapat ditafsirkan secara bebas, masyarakat yang bertindak tertentu berpotensi terkena konsekuensi perampasan aset meski bukan pihak yang menjadi sasaran utama pemberantasan kejahatan.

“Membakar lahan bisa saja dianggap menyebabkan kerugian negara (kalau UU Perampasan Aset terlalu ngaret) dan harta benda mereka dirampas sesuka hati. Karena itu, sekali lagi mari (rakyat) kawal bersama!”

tutur dia.

Deddy berujar semangat publik untuk memberantas korupsi tidak boleh menjadi “cek kosong” bagi pembentuk undang-undang, sebab semakin besar kewenangan yang diberikan kepada negara untuk merampas aset, semakin penting pula memastikan definisi, prosedur, pembuktian, dan mekanisme pengawasan dibuat secara jelas.