Karena orang nasionalis itu menginginkan Indonesia damai, tenteram, serta bisa memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Bukan ingin membuat gaduh dan memecah belah Indonesia,”
jelasnya.
Menurut Burhanuddin, langkah Denny mengangkat kembali polemik ijazah Gibran seharusnya mempertimbangkan dampaknya terhadap situasi sosial dan politik.
Ia meminta pihak yang membawa persoalan tersebut ke ruang publik tidak hanya melihat kepentingan hukum atau kepentingan kelompok, tetapi juga memikirkan kepentingan Indonesia secara lebih luas.
Jadi berpikirlah secara intelektual. Kita ingin memajukan negara, bukan membuat suasana Indonesia menjadi gaduh,”
ucapnya.
Lebih jauh, Burhanuddin menilai kritik terhadap suatu persoalan semestinya diarahkan pada hal-hal yang memberikan manfaat lebih besar bagi negara dan masyarakat.
Lanjutnya, kepentingan menjaga persatuan dan stabilitas sosial juga perlu menjadi pertimbangan ketika suatu isu dibawa ke ruang publik.
Polemik tersebut kembali mencuat setelah Denny bersama sejumlah pemohon mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi pada 10 September 2026.
Dalam perkara tersebut, Denny dan para pemohon mempersoalkan syarat pendidikan Gibran ketika maju sebagai calon wakil presiden dan meminta Gibran didiskualifikasi.
Sebelumnya, Denny juga menggelar sayembara untuk mencari bukti mengenai pemenuhan syarat pendidikan Gibran. Sayembara tersebut ditutup pada 9 September 2026 dan total komitmen hadiah yang diumumkan Denny mencapai sekitar Rp10,28 miliar.
