Koruptor Residivis Diusulkan Masuk Daftar Hitam dari Kementerian dan Lembaga

Pagar kantor dibikin berlapis, petugas sekuriti diperbanyak, CCTV di-upgrade. Itu kiasan,”

ucapnya.

Reza meminta setiap kementerian/lembaga melakukan evaluasi terhadap kemampuan internal mereka dalam mencegah masuknya kembali koruptor residivis ke lingkungan pemerintahan.

Maksud saya, K/L seyogianya menakar diri dengan jujur,”

harapnya.

Jika sebuah institusi menilai sistemnya tidak cukup kuat untuk mencegah risiko dari koruptor residivis, Reza mengusulkan penerapan daftar hitam atau blacklist.

Saat K/L memandang diri mereka tidak punya kekebalan yang cukup kuat untuk menghadang koruptor residivis, masing-masing K/L langsung mem-blacklist yang bersangkutan,”

tegasnya.

Pembatasan tersebut, menurut Reza, tidak hanya berkaitan dengan akses ke kantor pemerintahan, tetapi juga hubungan bisnis maupun komunikasi.

Tidak boleh masuk pekarangan, tidak boleh berbisnis, tidak boleh berkomunikasi dalam bentuk apa pun,”

jelasnya.

Reza menilai, kembali munculnya dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan sosok dengan rekam jejak pidana semestinya menjadi bahan evaluasi bagi kementerian/lembaga. 

Pada titik itu, sungguh aneh bahwa Fahd lagi-lagi bisa melakukan dugaan korupsi di K/L,”

ungkapnya.

Diungkapkan Reza, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya celah pengawasan terhadap koruptor yang memiliki riwayat pengulangan tindak pidana.

Itu menandakan K/L tidak cukup awas terhadap koruptor residivis,”

pungkasnya.