KPK Soroti 57 Layanan ATR/BPN yang Rawan Jadi Ladang Rasuah

Adrianto menyuap Sontang Rp1,5 miliar melalui orang kepercayaan Nusron Wahid, Erwin, untuk membuka blokir tersebut sekaligus menerbitkan sertifikat tanah di lahan tersebut.

Sementara pada perkara kedua, yakni gratifikasi, para pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN diduga terlibat gratifikasi lain untuk mutasi-promosi jabatan serta pelayanan pertanahan lain.

KPK mengungkapkan uang itu diperoleh dari setoran pengurusan HGB atas Tanah yang dikelola PT Bela Parahyangan (PT BPA) kepada Erwin sebesar Rp2,1 miliar. Uang itu selanjutnya disetorkan kepada Arif Sugiyanto, pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Nusron, senilai Rp1,8 miliar.

Kemudian, dugaan gratifikasi lain senilai Rp8 miliar, dilakukan oleh Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN Lampri bersama Arif Sugiyanto. Merujuk dua perkara tersebut, KPK menyita uang tunai rupiah dan mata uang asing senilai Rp106,3 miliar.

Jeruji

Berdasarkan kecukupan alat bukti ada delapan orang yang telah ditetapkan tersangka, yakni:

1. Lampri, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN;
2. Sontang Coin Manurun, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I;
3. Adrianto Pitojo Adi, Direktur Utama Summarecon;
4. Fahd El Fouz, pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan menteri;
5. Arif Sugiyanto, pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan menteri;
6. Rizal Pahlevi, pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan menteri;
7. Erwin, pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan menteri;
8. Muhammad Fakhry, pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan menteri.

Mereka ditahan selama 20 hari, terhitung mulai 15 September hingga 4 Oktober 2026, di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Para pemberi suap, Adrianto Pitojo Adi dan Rizal Pahlevi, disangkakan Pasal 605 Ayat (1) huruf a/b atau Pasal 606 Ayat (1) KUHP juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 juncto Pasal 20 KUHP. Sementara para penerima, enam orang lainnya, dijerat Pasal 12 huruf a/b dan/atau Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor atau Pasal 606 Ayat (2) KUHP juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 juncto Pasal 20 KUHP.