Ibadah Dibubarkan Disertai Ancaman Senjata Tajam, Amnesty Soroti Sikap Polisi di Tangerang

Kami mendorong adanya proses hukum pidana bagi para pelaku. Absennya penyelesaian hukum dalam kasus ini hanya akan menyuburkan aksi intoleransi ke depannya karena membuat para pelaku merasa di atas angin tak tersentuh oleh hukum,”

ucapnya.

Menurut Wirya, penanganan secara hukum diperlukan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Ia menilai penyelesaian tanpa pertanggungjawaban hukum dapat memberikan pesan yang keliru kepada masyarakat terkait kebebasan menjalankan ibadah.

Amnesty menilai tindakan yang terjadi di Tangerang tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan antarwarga.

Ancaman menggunakan senjata tajam, intimidasi, dan pemaksaan penghentian ibadah harus diproses sesuai hukum pidana yang berlaku,”

tegas Wirya.

Amnesty juga meminta Polri memastikan adanya konsistensi dalam penindakan terhadap kasus diskriminasi terhadap kelompok minoritas beragama.

Wirya kemudian membandingkan kasus tersebut dengan perusakan tempat retreat pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, pada 2025. Dalam kasus itu, polisi menetapkan delapan tersangka dan perkara tersebut berlanjut hingga pengadilan.

Pada kasus perusakan tempat retreat pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, pada 2025 lalu polisi berani menetapkan delapan tersangka perusakan. Pelaku telah dibawa ke pengadilan dan divonis bersalah,”  

jelasnya.

Namun, kenapa dalam kasus di Tangerang sikap kepolisian terlihat berbeda? Kami meminta Polri untuk bertindak dan memastikan polisi setempat di Kabupaten Tangerang melakukan proses hukum terhadap para pelaku seperti yang mereka lakukan di Sukabumi,”

pungkasnya.