Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan penyidikan perkara yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif Maidi ke dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Pengembangan tersebut dilakukan setelah penyidik menemukan dugaan peristiwa pidana lain berupa gratifikasi dan pencucian uang.
Penyidik melakukan pengembangan penyidikan setelah ditemukan adanya peristiwa pidana, dugaan gratifikasi dan pencucian uang,”
kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada awak media, Rabu 23 September 2026.
Budi mengatakan, pengembangan perkara tersebut ditandai dengan penerbitan surat perintah penyidikan (sprindik) baru pada September 2026.







