OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia
Your Reading Dose, Right Here
Ketujuh tersangka yang diperiksa dimintai keterangan mengenai dugaan pengondisian pembangunan jalan di wilayah tersebut.
Oleh Rahmat Baihaqi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan delapan tersangka dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatra Utara.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan para tersangka telah dipanggil guna menjalani pemeriksaan dalam kapasitas sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, 7 Oktober 2026.
“Dalam pemeriksaan pekan kemarin, pihak-pihak yang dipanggil dan hadir adalah tujuh dari delapan tersangka,”
ujar Budi kepada wartawan, Selasa, 13 Oktober.
Berikut para tersangka:
Iklan
| Tersangka | Jabatan Terakhir | Instansi |
| Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja | Kepala Balai | Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut |
| Dicky Erlangga | Kepala Satuan Kerja (Kasatker) | Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut |
| Rahmad Parulian | Kepala Satuan Kerja (Kasatker) | Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut |
| Munson Ponter Paulus Hutauruk | Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) | Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut |
| Faisal | Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) | Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut |
| Heri Handoko | Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) | Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut |
| T. Rahmatsyah Putra | Kepala Satuan Kerja (Kasatker) | Satker PJN Wilayah II BBPJN Sumut |
| Manaek Manalu | Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) | Satker PJN Wilayah II BBPJN Sumut |
Hanya Munson Hatauruk yang mangkir dari pemeriksaan. Sementara, ketujuh tersangka yang diperiksa dimintai keterangan mengenai dugaan pengondisian pembangunan jalan di Sumut.
“Jadi, kami masih fokus di wilayah tersebut. Ada dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh para tersangka Semua tentu masih terus didalami,”
jelas Budi.
Pengusutan perkara ini bermula ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Sumatra Utara dan Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut pada 26 Juni 2025.
Berselang dua hari, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dugaan korupsi yang terbagi menjadi dua klaster. Berikut lima tersangka:
| Tersangka | Jabatan/Posisi | Instansi |
| Topan Obaja Putra Ginting | Kepala Dinas | Dinas PUPR Sumut |
| Rasuli Efendi Siregar | Kepala UPTD Gunung Tua & Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) | Dinas PUPR Sumut |
| Heliyanto | Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) | Satker PJN Wilayah I Sumut |
| Muhammad Akhirun | Direktur Utama | PT Dalihan Natolu Group |
| Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang | Direktur | PT Rona Na Mora |
Pada klaster pertama, terdapat empat proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Sumut. Sementara klaster kedua mengenai dua proyek di Satker PJN Wilayah I Sumut. Enam proyek pembangunan jalan diperkirakan senilai Rp231,8 miliar.
Penyidik pun kembali menindaklanjuti perkara pada 5 Mei 2026. Hasilnya, penyidik menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) baru yang masih bersifat umum, sehingga belum ada tersangka.
Berlanjut pada 7 Oktober 2026, KPK mengumumkan telah menetapkan delapan tersangka sejak September 2026.
Iklan
