Satgas PKH Cabut Izin Tambang PT KEL di Nabire, Tagih Tunggakan dan Reklamasi

Pencabutan berdasar Pasal 119 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta perubahannya.

“Dengan pencabutan IUP tersebut, PT KEL dilarang keras untuk menambang maupun memasarkan atau menjual hasil tambang. Seluruh wilayah bekas operasi pertambangan perusahaan kini dikembalikan statusnya menjadi milik negara,”

tegas Burhanuddin.

Sebagai gantinya, PT KEL diwajibkan untuk memulihkan lingkungan, melunasi seluruh tunggakan pajak serta royalti, termasuk menyelesaikan pembayaran hak-hak berupa pesangon bagi para purna pekerja.

Penertiban dan langkah hukum terhadap PT KEL guna mengembalikan kembali kekayaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara kepada dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

“Pengelolaan kekayaan alam di Papua harus mampu memberikan manfaat yang nyata, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi masyarakat Papua khususnya, serta seluruh rakyat Indonesia,”

kata Burhanuddin.