Gibran Disebut Tak Lagi Penuhi Syarat Wapres, DPR Diminta Mulai Proses Impeachment

MA juga menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019, yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, tidak sah dan batal demi hukum serta memerintahkan dokumen tersebut ditarik untuk dimusnahkan.

Feri menyatakan, pembatalan surat keterangan itu membuat pemenuhan syarat Gibran untuk menduduki jabatan wakil presiden patut dipersoalkan.

Ia bahkan menyimpulkan Gibran tidak lagi memenuhi syarat berdasarkan pandangan hukumnya.

Artinya, Gibran tidak lagi memenuhi syarat menjadi Wakil Presiden,”

tegasnya.

Atas dasar pandangan tersebut, Feri menilai DPR perlu mengambil langkah konstitusional dengan menyampaikan pendapat mengenai status pemenuhan syarat wakil presiden.

Ia merujuk pada Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 yang mengatur alasan serta mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Nah, berdasarkan ketentuan 7A, 7B undang-undang dasar 1945, maka dengan sendirinya DPR wajib kemudian melakukan upaya untuk mengeluarkan pendapat bahwa Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat menjadi Wakil Presiden,”

jelasnya.

Feri berpandangan, langkah tersebut dapat mengarah pada proses pemakzulan atau impeachment. Namun, secara konstitusional, pemberhentian wakil presiden tidak berlangsung otomatis setelah suatu dokumen dinyatakan tidak sah.

Pasal 7A UUD 1945 mengatur bahwa pemberhentian dapat dilakukan apabila terbukti wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat, sedangkan Pasal 7B mengatur tahapan yang harus dilalui, mulai dari pendapat DPR, pemeriksaan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), hingga keputusan MPR.

Yang konsekuensinya berlaku proses impeachment kedepan,”

tutup Feri.