Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Hukum

Imbas Penyadapan Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Dipecat

Eks Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Mabes Polri Irjem Ahrie Sonta Nasution dijatuhi sanksi dipecat dari Polri buntut terlibat dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

1 menit
Sumber di Google
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Johnny Edizon Isir di Gedung Propam Mabes Polri, Selasa, 10 Nove,ber 2026.
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Johnny Edizon Isir di Gedung Propam Mabes Polri, Selasa, 10 November 2026. (Owrite,id/Rahmat Baihaqi)
Rahmat Baihaqi

Oleh

Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri memutuskan memecat Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution karena terlibat dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

“Sanksi administratif (berupa) Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,”

kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir saat konferensi pers, Selasa, 10 November 2026.

Majelis KKEP menyatakan perbuatan Ahrie Sonta tergolong pelanggaran berat dan tercela dalam institusi Polri.

“Terhadap terduga pelanggar AS diputuskan sanksi yang bersifat etika yaitu perilaku pelanggar perbuatan tercela,”

kata Johnny.

Atas putusan itu Ahrie Sonta menyatakan banding, sehingga putusan pemecatan belum bersifat final.

Iklan

“Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding,”

ucap Johnny.

Gerbong

Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol Slamet Uliandi ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan penyadapan secara ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal yang terjadi sepanjang 2025 hingga 2026.

Modus operandi penyadapan yang dilakukan yakni tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran Laporan Polisi. Beberapa nomor target dimasukkan ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui verifikasi.

Bareskrim Polri mengungkap korban penyadapan Sigit cs ialah Presiden Prabowo, menteri, tokoh politik, tokoh ormas, tokoh pers, dan pengusaha. Polisi juga menyita barang bukti berupa 11 ponsel, satu iPad, dan empat flashdisk.

Kini para tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 332 Ayat (1) dan/atau Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang ITE. Mereka terancam pidana maksimal 10 tahun penjara.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Reporter OWRITE berfokus pada peliputan isu hukum, kriminal, dan nasional. Setelah resmi menyandang Sarjana Ilmu Komunikasi di Universitas

  • Asred

    Adi Briantika

    Seorang jurnalis di OWRITE, yang meliput isu nasional, politik, hukum dan kriminal.