Ahrie Sonta Gunakan Perangkat Polri untuk Menyadap

Majelis Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri memecat Irjen Pol Ahrie Sonta dari institusi Polri lantaran terlibat dalam dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Ahrie Sonta dianggap melanggar kewenangan dengan mengakses perangkat teknologi milik Polri saat bertugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring dan Evaluasi Biro Pembinaan Operasional Bareskrim Polri untuk menyadap.

“Diduga menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk menyadap secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur,”
ucap Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Johnny Eddizon Isir saat jumpa pers, Selasa 10 November 2026.

Atas perbuatannya itu, ia dijerat Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.

Lalu Pasal 5 Ayat (1) huruf c dan huruf g terkait dengan pelanggaran kewajiban dalam etika kelembagaan; Pasal 8 huruf c angka 1 terkait dengan pelanggaran kewajiban dalam etika kepribadian; Serta tidak menaati larangan di Pasal 11 Ayat (1) huruf a dan huruf b terkait dengan etika kelembagaan.

“Terhadap terduga pelanggar AS, diputuskan sanksi yang bersifat etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela,”
ucap Johnny.

Perbuatan Ahrie Sonta dianggap perbuatan tercela karena menyalahgunakan wewenang untuk melakukan ilegal akses terhadap presiden beserta tokoh lainnya.

Atas putusan itu Ahrie Sonta langsung menyatakan banding. Pernyataan banding itu akan ditindaklanjuti dengan pembentukan Majelis Komisi Banding.

Tersangka

Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol Slamet Uliandi ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan penyadapan secara ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal yang terjadi sepanjang 2025 hingga 2026.

Modus operandi penyadapan yang dilakukan yakni tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran Laporan Polisi. Beberapa nomor target dimasukkan ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui verifikasi.

Bareskrim Polri mengungkap korban penyadapan Sigit cs ialah Presiden Prabowo, menteri, tokoh politik, tokoh ormas, tokoh pers, dan pengusaha. Polisi juga menyita barang bukti berupa 11 ponsel, satu iPad, dan empat flashdisk.

Kini para tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 332 Ayat (1) dan/atau Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang ITE. Mereka terancam pidana maksimal 10 tahun penjara.