Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Hukum

Jerat Kuping Gelap: Irjen Ahrie Sonta Jalani Sidang Etik Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo

Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution akhirnya diseret dalam sidang etik Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) pada Selasa 10 November 2026

Penyadapan komunikasi Presiden
Penyadapan komunikasi Presiden/Doc. Owrite/Acel

Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution menjalani sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP), Selasa 10 November 2026, setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

“Hari ini sesuai rencana, dilaksanakan (sidang) kode etik profesi Polri terhadap AS oleh Divisi Propam Polri,”

ujar Kadiv Humas Polri Irjen Jhonny Eddizon Isir saat dikonfirmasi.

Sidang etik digelar sebagai bagian dari proses penyidikan perkara guna memberikan sanksi internal terhadap anggota Polri yang melanggar regulasi. Kemudian, belum diketahui susunan Atasan yang Berhak Menghukum sebagai Majelis KKEP, termasuk jadwal sidang etik tiga tersangka lain.

Polri telah memastikan empat tersangka kasus dugaan penyadapan presiden dan para tokoh lain bakal berhadapan dengan sidang KKEP, mereka adalah Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.

Iklan

Pergerakan

Mereka menjadi tersangka karena diduga melakukan penyadapan secara ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal yang terjadi sepanjang 2025 hingga 2026. Adapun modus operandi yakni dilakukan tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran Laporan Polisi.

Beberapa nomor target dimasukkan ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui verifikasi. Bareskrim mengungkap korban penyadapan Sigit cs ialah Presiden Prabowo, menteri, tokoh politik, tokoh ormas, tokoh pers, dan pengusaha. Polisi juga menyita barang bukti berupa 11 ponsel, satu iPad, dan empat flashdisk.

Kini para tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 332 Ayat (1) dan/atau Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang ITE. Mereka terancam pidana maksimal 10 tahun penjara.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Reporter OWRITE berfokus pada peliputan isu hukum, kriminal, dan nasional. Setelah resmi menyandang Sarjana Ilmu Komunikasi di Universitas

  • Asred

    Seorang jurnalis di OWRITE, yang meliput isu nasional, politik, hukum dan kriminal.