Ahrie Sonta Dipecat, Tiga Jenderal Lainnya Menyusul? Ini Jadwal Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden!
Mabes Polri segera menjadwalkan sidang KKEP untuk tiga tersangka lain kasus dugaan penyadapan ilegal akses terhadap Presiden Prabowo Subianto pekan depan
Mabes Polri akan menggelar sidang Komisi Kode Etik dan Profesi (KKEP) terhadap tiga tersangka lain dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh negara.
Sidang tersebut dijadwalkan berlangsung pekan depan setelah Irjen Ahrie Sonta lebih dulu menjalani sidang etik dan dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
Kaitan sama jadwal, nanti akan kami sampaikan setidak-tidaknya di minggu depan akan ada lagi mungkin sidang kode etik terduga pelanggar yang lain,”
kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Johnny Eddizon Isir di Mabes Polri, Rabu, 11 November 2026.
Dari empat tersangka dalam perkara tersebut, Ahrie Sonta menjadi orang pertama yang menjalani sidang majelis KKEP di Gedung Divisi Propam Mabes Polri pada Selasa, 10 November 2026.
Iklan
Dengan demikian, tiga tersangka lainnya, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi, akan menyusul menjalani sidang etik.
Isir memastikan tidak ada perlakuan istimewa terhadap anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran, termasuk pejabat berpangkat jenderal bintang empat.
Ia menyebut Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto akan menunjuk perwira tinggi yang memimpin sidang KKEP terhadap Listyo Sigit.
Polri punya sistem, prosedur yang ada, ya. Tadi, siapa pun dia terduga pelaku pelanggar tidak ada perbedaan istimewa,”
tegasnya.
Sebelumnya, Majelis KKEP menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Ahrie Sonta dalam sidang yang digelar pada Selasa, 10 November 2026.
Putusan tersebut dijatuhkan setelah majelis menyatakan Ahrie terbukti melakukan pelanggaran kode etik terkait penggunaan perangkat teknologi milik Polri untuk penyadapan yang tidak sesuai prosedur.
Dalam persidangan terungkap, perbuatan tersebut dilakukan Ahrie saat bertugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring dan Evaluasi Biro Pembinaan Operasional Bareskrim Polri.
Ia dinilai menyalahgunakan akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan.
Majelis KKEP menyatakan perbuatan Ahrie sebagai perbuatan tercela. Ia dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.
Selain itu, Ahrie juga dinyatakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf c dan g terkait kewajiban dalam etika kelembagaan, Pasal 8 huruf c angka 1 terkait kewajiban dalam etika kepribadian, serta Pasal 11 ayat (1) huruf a dan b terkait larangan dalam etika kelembagaan.
Atas putusan tersebut, Ahrie langsung menyatakan banding. Polri selanjutnya akan membentuk Komisi Banding untuk memproses pengajuan tersebut.
