Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna (kemeja putih) memberikan keterangan usai pelimpahan tahap dua kasus tata kelola MBG, 29 September 2026. (Owrite.id/Rahmat Baihaqi)
Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali mengembangkan penyidikan dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN).
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengungkapkan penyidik telah menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) baru untuk mengusut perkara tersebut.
Ada penyidikan baru,”
kata Anang di Kejagung, Selasa, 10 November 2026.
Anang belum menjelaskan secara terperinci objek maupun konstruksi perkara dalam penyidikan baru tersebut.
Iklan
Ia juga belum memastikan apakah pengusutan itu berkaitan dengan dugaan penyimpangan pengadaan baru atau persoalan lain dalam tata kelola MBG.
Nanti saya cek lagi, saya lupa lagi. Tapi yang jelas ada,”
Sebelumnya, Kejagung telah memeriksa seorang saksi berinisial YN dari PT ECS IJ pada Rabu, 28 Oktober 2026.
Pemeriksaan tersebut dilakukan penyidik untuk memperkuat pembuktian dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program MBG periode 2025–2026.
Pengusutan dugaan korupsi tata kelola MBG di BGN sebelumnya terbagi dalam dua kluster perkara.
Kluster pertama berkaitan dengan dugaan korupsi tata kelola kelembagaan yang menyeret mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua mantan wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.
Dalam pengembangan perkara tersebut, Kejagung juga menetapkan Asep Yusuf Somantri (AYS), orang kepercayaan Sony Sonjaya; Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review, Glory Harimas Sihombing (GHS); serta mantan Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Lalu Muhammad Iwan Mahardan (LMI), sebagai tersangka.
Sementara itu, kluster kedua berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan unit sepeda motor listrik untuk operasional BGN. Dalam perkara ini, penyidik menetapkan lima orang sebagai tersangka.
Salah satunya Kolonel (Cpl) Budi Utomo (BU), yang menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Empat tersangka lainnya berasal dari pihak swasta, yakni Andri Mulyono (AM) selaku Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT) dan PT ASE; GB selaku Direktur PT ASE dan Direktur PT AKI; AA selaku Direktur PT ASE; serta YY selaku Direktur PT YAT.
Dalam perkara tersebut, para tersangka diduga meloloskan yayasan terafiliasi sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) meski tidak memenuhi persyaratan.
Selain itu, mereka diduga mengatur titik SPPG, melakukan penggelembungan harga (mark up), serta mengadakan barang yang tidak diperlukan.
