Kasus Penyadapan Prabowo Melebar ke Makar, Kabareskrim Turun Tangan Pimpin Tim Khusus
Bareskrim Polri membuka peluang untuk mengembangkan kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto oleh Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke dugaan tindak pidana makar
Bareskrim Polri mendalami kemungkinan tindak pidana makar dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyatakan, Kapolri telah membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim untuk menelusuri dugaan tersebut.
Tentunya proses pendalaman, penyelidikan, dan akan butuh waktu untuk memproses. Mari kita sama-sama dukung, kita kawal,”
kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir di Mabes Polri, Selasa, 10 November 2026.
Isir menegaskan, penyidik Bareskrim Polri masih menjalankan penyidikan perkara pokok terkait dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghapusan atau perusakan data elektronik.
Penanganan perkara tersebut dilakukan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.
Proses penyidikan terkait dengan dugaan illegal tapping, illegal access, dan penghapusan atau perusakan data elektronik, itu pun sedang berjalan proses sidiknya,”
jelasnya.
Ia memastikan tim khusus yang dibentuk Kapolri juga sedang bekerja mendalami informasi mengenai kemungkinan adanya tindak pidana makar dalam perkara tersebut.
Yang ingin kami pastikan, ada tim dipimpin oleh Kabareskrim sedang bekerja,”
ucapnya.
Dalam perkembangan perkara penyadapan ilegal, empat perwira tinggi Polri disebut telah ditetapkan sebagai tersangka.
Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.
Penetapan status tersangka tersebut berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik dalam kurun 2025 hingga 2026.
Berdasarkan keterangan penyidik yang diberitakan sebelumnya, modus yang diduga dilakukan adalah memasukkan sejumlah nomor telepon ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui verifikasi dan tanpa dilengkapi surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi.
Penyadapan tersebut diduga dilakukan tanpa berkaitan dengan proses penegakan hukum.
Polisi mengungkap sejumlah pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan, mulai dari Presiden Prabowo, pejabat negara, tokoh politik, tokoh media, tokoh organisasi masyarakat, hingga pengusaha.
Dalam pengusutan perkara, penyidik juga menyita 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, dan empat buah flashdisk.
Para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana, antara lain Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 258 KUHP memuat ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara. Sementara itu, ancaman pidana dalam pasal-pasal lainnya memiliki ketentuan tersendiri.
Meski demikian, dugaan makar masih dalam tahap pendalaman oleh tim khusus. Polri belum menyampaikan kesimpulan bahwa tindak pidana makar telah terjadi dalam perkara penyadapan tersebut.
