“(Perihal) uang itu, (Summarecon) meminta bantuan untuk saya untuk membantu mereka, dan untuk memediasi persoalan sengketa tanah Summarecon. Luas (tanah) kurang lebih 65 hektare di Kabupaten Bogor,”
aku Hercules.
Kemudian, pihak Summarecon meminta dia untuk dipertemukan dengan tim kuasa hukum GRIB Jaya dan tim kuasa hukum ahli waris untuk menyelesaikan sengketa tanah.
“Mereka minta saya bantu untuk memediasikan kepada tim hukum GRIB maupun tim hukum ahli waris, supaya ketemu jalan keluar yang terbaik,”
kata dia.
“Jalan keluar itu untuk perdamaian dan inti perdamaian itu mereka mau menyelesaikan. Jadi, uang Rp800 juta yang saya balikkan (bertujuan menyelesaikan) itu,”
Hercules melanjutkan.
Duo
Dalam perkara ini, KPK mengungkapkan dua perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Perkara pertama mengenai suap pengurusan HGB di Kabupaten Bogor serta dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan rotasi, promosi, mutasi jabatan, dan layanan pertanahan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Dalam perkara HGB, Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adi ditetapkan sebagai tersangka bersama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan pengurusan HGB dan pembukaan blokir lahan di Kabupaten Bogor.
KPK juga menetapkan enam tersangka lain, yakni Lampri selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN, serta Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Rizal Pahlevi, Erwin, dan Muhammad Fakhry dari pihak swasta.
KPK menyebut Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, dan Muhammad Fakhry diduga merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid. Dalam rangkaian operasi tangkap tangan, KPK juga menyita uang tunai dalam rupiah dan mata uang asing dengan total sekitar Rp106,3 miliar.
Jumlah tersebut merupakan salah satu barang bukti utama yang diamankan dalam perkara dugaan suap pengurusan HGB.
