Perbuatan makar yang dimaksud ialah berkaitan perbuatan menyuruh, turut serta, hingga menggerakkan orang lain dengan niat merampas kemerdekaan presiden, membuat kepala negara tidak mampu menjalankan pemerintahan, hingga upaya menggulingkan pemerintahan.
“Sehingga mulai kemarin kami melakukan penyidikan untuk menemukan tersangka,”
kata Susatyo.
Meski demikian, kepolisian belum menetapkan pihak yang bertanggungjawab dalam perkara dugaan makar sebab masih dalam penyidikan.
“Progres ke depan akan kami sampaikan lagi kepada masyarakat,”
imbuh eks Kapolres Jakpus itu.
Ilegal
Dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, empat perwira tinggi Polri telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.
Penetapan status tersangka tersebut berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik dalam kurun 2025 hingga 2026.
Berdasarkan keterangan penyidik, modus yang diduga dilakukan adalah memasukkan sejumlah nomor telepon ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui verifikasi dan tanpa dilengkapi surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi.
Penyadapan diduga dilakukan tanpa berkaitan dengan proses penegakan hukum. Polisi mengungkap sejumlah pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan, mulai dari Presiden Prabowo, pejabat negara, tokoh politik, tokoh media, tokoh organisasi masyarakat, hingga pengusaha.
Dalam pengusutan perkara, penyidik juga menyita 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, dan empat buah flashdisk.
Para tersangka kini dijerat Pasal 258 dan Pasal 332 Ayat (1) dan/atau Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Mereka terancam pidana maksimal 10 tahun penjara.
