Petugas menunjukkan barang bukti OTT korupsi terkait penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) di lingkungan BNPB disaksikan Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Huseindi (tengah) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/10/2026). (ANTARA FOTO/Reno Esnir/sgd/agr)
Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap dugaan penerimaan komisi ilegal (kickback) dari pihak vendor yang ditunjuk langsung dalam proyek pengadaan barang dan jasa berbasis Dana Siap Pakai kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Hal itu terungkap setelah KPK memeriksa empat saksi yakni staf BNPB Denisa Sartika dan Putri Nandina; Mantan Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNBP Prasinta Dewi; dan seorang ASN Erry Prawisuda.
“(Pemeriksaan saksi) di antaranya mendalami soal proyek-proyek yang dikerjakan termasuk dugaan kickback yang diberikan oleh para pihak swasta kepada oknum-oknum di BNPB,”
kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat 13 November 2026.
Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik menemukan dugaan penerimaan berulangkali oleh pejabat BNPB. Meski begitu, penyidik masih meghitung jumlah nilai yang diterima oleh pejabat BNPB.
Iklan
“Kickback diduga berulang kali, tidak hanya satu-dua kali diberikan oleh pihak swasta kepada oknum BNPB. Ini butuh pendalaman lebih lanjut untuk menghitung secara presisi jumlah dari proyek-proyek yang dikerjakan para pihak swasta dan juga (total) kickback,”
ucap Budi.
KPK telah menetapkan lima tersangka dugaan korupsi Dana Siap Pakai atau dana darurat kebencanaan di lingkungan BNPB. Berikut daftarnya:
No.
Nama Tersangka
Jabatan/Peran
1
Bima Setiawan
Tenaga Ahli Kepala BNPB
2
Richard Erlangga
Tenaga Ahli Kepala BNPB
3
Gabriel Purwaka Sigit
Kepala sekaligus PPK Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB
4
Syifa Nrika Ghifarin
Pihak swasta
5
Gerry Prasetiawan
Pihak swasta
Mereka ditahan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK selama 20 hari pertama.
Dua Klaster
KPK membagi kasus ini ke dalam klaster dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta klaster dugaan suap.
Dalam klaster dugaan konflik kepentingan, Bima diduga mengambil keuntungan Rp30,98 miliar dari pembelian saham praktik korupsi dana darurat kebencanaan.
Sejumlah vendor yang bermitra dengan BNPB mendapatkan penunjukan langsung dalam pengadaan barang dan jasa terafiliasi dengan Bima selama periode 2024 hingga 2026.
Total nilai pengadaan barang dan jasa yang disiapkan oleh BNPB Rp148 miliar melibatkan perusahaan terafiliasi dengan Bima. Rinciannya, pengadaan pada 2024 mencapai Rp45,76 miliar, Rp52,27 miliar pada 2025, serta sekitar Rp50 miliar pada 2026.
Sementara pada klaster dugaan suap, menjerat Richard Erlangga yang meminta fee kepada pihak vendor setelah ditunjuk langsung untuk proyek pengerjaan paket pengadaan barang dan jasa pada 2026.
PT Trans Lintas Selaras (TLS) yang mendapatkan paket pengadaan dengan cara penunjukan, langsung menyanggupi permintaan Richard. Uang tersebut diterima Richard dari Direktur PT TLS Gery Prasetiawan melalui seorang perantara. KPK mencatat penerimaan uang mencapai Rp2,38 miliar telah berlangsung sejak Januari hingga September 2026.
Untuk Bima, KPK menjerat dengan Pasal 12 huruf i UU Tipikor. Sementara RIchard dijerat Pasal 12 huruf a, b, dan i, UU Tipikor.
Adapun Syifa dan Gerry selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 605 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 606 Ayat (1) KUHP. Sedangkan Gabriel selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b, serta Pasal 12B UU Tipikor.
