Nama Brigjen TK Ikut Terseret Kasus Penyadapan Prabowo, Kapolri Ungkap Peran Mengejutkan
Polri mengungkap sosok baru Brigjen inisial TK diduga terlibat kasus penyadapan bersama Jenderal Listyo Sigit. Dia diperintah sigit untuk melakukan surveillance
Polri mengungkap keterlibatan seorang perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen) berinisial TK dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
TK diduga diperintahkan mantan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta untuk melakukan pengawasan atau surveillance atas pihak tertentu. Saat ini, TK tengah menjalani pemeriksaan internal oleh Divisi Propam Polri.
Yang bersangkutan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri. Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara ini,”
kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir kemarin yang dikutip, Jumat, 13 November 2026.
Johnny menegaskan, pemeriksaan internal dan penyidikan pidana terhadap perkara tersebut berjalan beriringan.
Iklan
Langkah itu dilakukan untuk mengungkap fakta serta mendalami peran setiap pihak yang diduga terlibat.
Peran TK sebelumnya disinggung Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis, 12 November 2026.
Dalam paparannya, Suyudi mengungkap dugaan perintah penyadapan yang diterima Ahrie Sonta dari mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Keempat, AS, yang menjabat sebagai PLT Kabagmon pada (7/10/25) sampai dengan (1/10/26) diduga menerima perintah dari Jenderal LSP,”
ujar Suyudi saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI.
Suyudi kemudian memaparkan bahwa Ahrie diduga meneruskan perintah tersebut kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik.
Ahrie juga disebut melaporkan hasil penyadapan kepada Listyo Sigit dan memerintahkan TK melakukan pengawasan.
Kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance,”
ucap Suyudi.
Dalam paparannya, Suyudi juga menjelaskan dugaan mekanisme penyadapan melalui jalur internal atau jalur atensi.
Perintah disebut disampaikan secara lisan maupun melalui aplikasi WhatsApp, tanpa dilengkapi permohonan penyidik dan dokumen pendukung perkara.
Nomor kontak yang menjadi sasaran kemudian dimasukkan ke dalam sistem LIMS tanpa verifikasi keterkaitannya dengan perkara pidana. Proses penyadapan selanjutnya dilakukan menggunakan sistem PenLink’s X (PLX).
Suyudi turut memaparkan dugaan alur perintah penyadapan yang bermula dari Listyo Sigit melalui Slamet Uliandi, kemudian diteruskan kepada Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta.
Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS,”
katanya.
Selain dugaan penyadapan tanpa prosedur, Ahrie Sonta juga disebut berperan dalam upaya menghilangkan jejak aktivitas tersebut.
Menurut Suyudi, Ahrie diduga memerintahkan penghapusan rekaman suara dan catatan aktivitas penyadapan, serta pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah.
Selanjutnya, pada Oktober 2026, AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan, serta penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PenlinkX/PLX,”
